Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Sindir PDI Perjuangan soal Kenaikan Harga BBM Subsidi

Kompas.com - 27/08/2014, 15:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menyindir sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dulu sempat menolak keras wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Sindiran Fahri ditujukan untuk pasangan terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla yang kini meminta SBY agar menaikkan BBM untuk mengurangi subsidi.

"Tadi ditanya ke teman-teman intinya kita ikut PDI-P. Kita dukung PDI-P tolak kenaikan BBM," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014) sore.

Fahri menjelaskan, saat SBY-Boediono akan menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu, PDI-P bersama PKS adalah dua partai yang paling vokal menyampaikan penolakannya. Sekarang, kata Fahri, PKS juga akan tetap bersama-sama PDI-P dalam menolak kenaikan harga BBM.

"PDI-P itu sampai demo loh, dulu. Jadi, kita ini harus konsisten kayak PDI-P. PKS kan teman setianya PDI-P, makanya kita tolak kenaikan BBM," ujarnya.

Namun, ketika dimintai pendapat apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan subsidi BBM tanpa menaikkan harga, Fahri tak memberikan jawaban. Menurut dia, hal tersebut adalah masalah teknis yang perlu dibahas oleh pemerintah.

Pemerintah saat ini mencoba menekan jumlah subsidi BBM dengan membatasi pasokan BBM bersubsidi. Namun, langkah tersebut justru menimbulkan kelangkaan BBM di berbagai daerah.

Baca juga : Tolak Kenaikan BBM, Massa PDI-P "Longmarch" ke Istana

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com