Fahri Hamzah Sindir PDI Perjuangan soal Kenaikan Harga BBM Subsidi

Kompas.com - 27/08/2014, 15:34 WIB
Pengendara motor mengantre di SPBU untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, di Bali, Selasa (26/8/2014). Kelangkaan BBM mulai muncul di beberapa daerah menyusul wacana kenaikan harga BBM karena komsumsi BBM melebihi batas maksimal 46 juta kiloliter. AFP PHOTO / SONNY TUMBELAKAPengendara motor mengantre di SPBU untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, di Bali, Selasa (26/8/2014). Kelangkaan BBM mulai muncul di beberapa daerah menyusul wacana kenaikan harga BBM karena komsumsi BBM melebihi batas maksimal 46 juta kiloliter.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menyindir sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dulu sempat menolak keras wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Sindiran Fahri ditujukan untuk pasangan terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla yang kini meminta SBY agar menaikkan BBM untuk mengurangi subsidi.

"Tadi ditanya ke teman-teman intinya kita ikut PDI-P. Kita dukung PDI-P tolak kenaikan BBM," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014) sore.

Fahri menjelaskan, saat SBY-Boediono akan menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu, PDI-P bersama PKS adalah dua partai yang paling vokal menyampaikan penolakannya. Sekarang, kata Fahri, PKS juga akan tetap bersama-sama PDI-P dalam menolak kenaikan harga BBM.

"PDI-P itu sampai demo loh, dulu. Jadi, kita ini harus konsisten kayak PDI-P. PKS kan teman setianya PDI-P, makanya kita tolak kenaikan BBM," ujarnya.

Namun, ketika dimintai pendapat apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan subsidi BBM tanpa menaikkan harga, Fahri tak memberikan jawaban. Menurut dia, hal tersebut adalah masalah teknis yang perlu dibahas oleh pemerintah.

Pemerintah saat ini mencoba menekan jumlah subsidi BBM dengan membatasi pasokan BBM bersubsidi. Namun, langkah tersebut justru menimbulkan kelangkaan BBM di berbagai daerah.

Baca juga : Tolak Kenaikan BBM, Massa PDI-P "Longmarch" ke Istana



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021 Betul-betul Tercapai

Jokowi Ingin Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021 Betul-betul Tercapai

Nasional
Cerita Dirjen Dukcapil Klarifikasi Soal Kewarganegaraan dan Paspor AS Bupati Sabu Raijua Terpilih...

Cerita Dirjen Dukcapil Klarifikasi Soal Kewarganegaraan dan Paspor AS Bupati Sabu Raijua Terpilih...

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Mobil Rolls-Royce hingga Belasan Jam Tangan Mewah Jimmy Sutopo

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Mobil Rolls-Royce hingga Belasan Jam Tangan Mewah Jimmy Sutopo

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Pengangguran di Indonesia Saat Ini Hampir 10 Juta

Jokowi Sebut Jumlah Pengangguran di Indonesia Saat Ini Hampir 10 Juta

Nasional
Wapres Pastikan Nilai Uang yang Diwakafkan Akan Terjaga

Wapres Pastikan Nilai Uang yang Diwakafkan Akan Terjaga

Nasional
Lembaga Eijkman: Vaksin Covid-19 Masih Efektif Lawan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Lembaga Eijkman: Vaksin Covid-19 Masih Efektif Lawan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Dukcapil: Paspor AS Milik Bupati Sabu Raijua Terpilih, Orient Riwu Kedaluwarsa

Dukcapil: Paspor AS Milik Bupati Sabu Raijua Terpilih, Orient Riwu Kedaluwarsa

Nasional
Jokowi: Pandemi Buat Kinerja Perekonomian Kita Sangat Terganggu ...

Jokowi: Pandemi Buat Kinerja Perekonomian Kita Sangat Terganggu ...

Nasional
KPK: Tersangka Kasus Suap Pajak Diumumkan Setelah Penangkapan atau Penahanan

KPK: Tersangka Kasus Suap Pajak Diumumkan Setelah Penangkapan atau Penahanan

Nasional
Jaksa Diharapkan Tak Ajukan Tuntutan Rendah untuk Djoko Tjandra

Jaksa Diharapkan Tak Ajukan Tuntutan Rendah untuk Djoko Tjandra

Nasional
Kejagung Sita 17 Unit Bus Milik Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja

Kejagung Sita 17 Unit Bus Milik Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja

Nasional
[POPULER NASIONAL] Video Viral soal Perempuan yang Pamer Mobil Dinas TNI | Varian Baru Virus Corona yang Lebih Berbahaya

[POPULER NASIONAL] Video Viral soal Perempuan yang Pamer Mobil Dinas TNI | Varian Baru Virus Corona yang Lebih Berbahaya

Nasional
Transformasi Digital di Kesehatan, Pemerintah Akan Perluas Jangkauan Telemedicine

Transformasi Digital di Kesehatan, Pemerintah Akan Perluas Jangkauan Telemedicine

Nasional
Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Nasional
BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X