Jokowi Ditantang Ungkap Kasus Pembunuhan Munir

Kompas.com - 27/08/2014, 15:27 WIB
Suciwati, istri mendiang Munir, menunjukkan kuartet bergambar wajah suaminya saat mengunjungi pameran KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOSuciwati, istri mendiang Munir, menunjukkan kuartet bergambar wajah suaminya saat mengunjungi pameran "Kuartet Pembunuhan Politik Internasional" karya wartawan dan fotografer Belanda, Arjan Onderdenwijngaard, di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Pasar Baru, Jakarta, Jumat (9/12/2011).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) ditantang untuk membuka laporan akhir tim pencari fakta kasus Munir ke publik. Tantangan itu disampaikan sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) melalui tim transisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Kita tantang Jokowi membuka laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir sebagaimana diamanatkan oleh Keppres Tim Pencari Fakta," kata koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, di Kantor Transisi, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2014).

Haris menjelaskan, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, TPF Kasus Munir telah menyusun laporan akhir dan format keputusan presiden (keppres). Namun, keppres tersebut tak pernah ditandatangani oleh Presiden SBY.

"SBY membuka pintu, tapi enggak pernah mendorong penyelesaiannya. Jokowi harus berbeda dengan SBY soal penuntasan kasus HAM," ucapnya.

Dalam pertemuan itu, Haris hadir bersama beberapa aktivis HAM dari sejumlah organisasi, seperti Imparsial, Setara Institute, dan Elsam. Andi Widjajanto mewakili tim transisi berdialog dengan para aktivis HAM tersebut.

Andi mengatakan, Jokowi berkomitmen menghormati posisi hukum dan menjamin tak memberi perlindungan kepada siapa pun yang terbukti melanggar HAM. Ada beberapa alternatif yang akan ditawarkan.

Pertama, Jokowi menawarkan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memungkinkan adanya pengadilan HAM Ad Hoc. Tawaran lainnya adalah membentuk tim khusus di kantor kepresidenan untuk memeriksa semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

Nasional
PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

Nasional
Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Nasional
Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Nasional
Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Nasional
9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

Nasional
Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Nasional
Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

Nasional
Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Nasional
Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Nasional
Daftar Panjang Kontak Senjata TNI-Polri Vs KKB di Papua, Mayoritas di Intan Jaya

Daftar Panjang Kontak Senjata TNI-Polri Vs KKB di Papua, Mayoritas di Intan Jaya

Nasional
Sudah Turun ke Lapangan, Bareskrim Sebut Banjir Kalsel karena Cuaca

Sudah Turun ke Lapangan, Bareskrim Sebut Banjir Kalsel karena Cuaca

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X