Kompas.com - 27/08/2014, 15:27 WIB
Suciwati, istri mendiang Munir, menunjukkan kuartet bergambar wajah suaminya saat mengunjungi pameran KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOSuciwati, istri mendiang Munir, menunjukkan kuartet bergambar wajah suaminya saat mengunjungi pameran "Kuartet Pembunuhan Politik Internasional" karya wartawan dan fotografer Belanda, Arjan Onderdenwijngaard, di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Pasar Baru, Jakarta, Jumat (9/12/2011).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) ditantang untuk membuka laporan akhir tim pencari fakta kasus Munir ke publik. Tantangan itu disampaikan sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) melalui tim transisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Kita tantang Jokowi membuka laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir sebagaimana diamanatkan oleh Keppres Tim Pencari Fakta," kata koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, di Kantor Transisi, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2014).

Haris menjelaskan, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, TPF Kasus Munir telah menyusun laporan akhir dan format keputusan presiden (keppres). Namun, keppres tersebut tak pernah ditandatangani oleh Presiden SBY.

"SBY membuka pintu, tapi enggak pernah mendorong penyelesaiannya. Jokowi harus berbeda dengan SBY soal penuntasan kasus HAM," ucapnya.

Dalam pertemuan itu, Haris hadir bersama beberapa aktivis HAM dari sejumlah organisasi, seperti Imparsial, Setara Institute, dan Elsam. Andi Widjajanto mewakili tim transisi berdialog dengan para aktivis HAM tersebut.

Andi mengatakan, Jokowi berkomitmen menghormati posisi hukum dan menjamin tak memberi perlindungan kepada siapa pun yang terbukti melanggar HAM. Ada beberapa alternatif yang akan ditawarkan.

Pertama, Jokowi menawarkan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memungkinkan adanya pengadilan HAM Ad Hoc. Tawaran lainnya adalah membentuk tim khusus di kantor kepresidenan untuk memeriksa semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 April: Tambah 69.207, Total Spesimen Terkait Covid-19 yang Diperiksa 13.939.364

UPDATE 20 April: Tambah 69.207, Total Spesimen Terkait Covid-19 yang Diperiksa 13.939.364

Nasional
UPDATE 20 April: Ada 102.930 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 April: Ada 102.930 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 63.581 Orang

UPDATE 20 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 63.581 Orang

Nasional
Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset, Pakar Hukum: Sistem Sekarang Gagal Kembalikan Kerugian Negara

Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset, Pakar Hukum: Sistem Sekarang Gagal Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.549 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.614.849

UPDATE: Bertambah 5.549 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.614.849

Nasional
Satgas: Zona Merah Covid-19 Turun dari 11 Jadi 6 Kabupaten/Kota

Satgas: Zona Merah Covid-19 Turun dari 11 Jadi 6 Kabupaten/Kota

Nasional
Tekan Angka Impor, Pengembangan Bahan Bakar dari Kelapa Sawit Terus Dilanjutkan

Tekan Angka Impor, Pengembangan Bahan Bakar dari Kelapa Sawit Terus Dilanjutkan

Nasional
Kemenkominfo: Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang Tidak Dapat Ditoleransi

Kemenkominfo: Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang Tidak Dapat Ditoleransi

Nasional
Bos EDCCash Jadi Tersangka dan Ditahan Bareskrim Polri

Bos EDCCash Jadi Tersangka dan Ditahan Bareskrim Polri

Nasional
Polri: Jozeph Paul Zhang Masih WNI, Wajib Ikut Aturan Hukum Indonesia

Polri: Jozeph Paul Zhang Masih WNI, Wajib Ikut Aturan Hukum Indonesia

Nasional
Pimpinan DPR Harap MoU soal Vaksin Nusantara Akomodasi Keinginan Peneliti

Pimpinan DPR Harap MoU soal Vaksin Nusantara Akomodasi Keinginan Peneliti

Nasional
Istana: Besok Tidak Ada Reshuffle, Presiden Akan Kunker ke Jabar

Istana: Besok Tidak Ada Reshuffle, Presiden Akan Kunker ke Jabar

Nasional
Ini Penjelasan MK Soal Tak Kunjung Memutus Gugatan Uji Materi UU KPK

Ini Penjelasan MK Soal Tak Kunjung Memutus Gugatan Uji Materi UU KPK

Nasional
Polri Terbitkan DPO Jozeph Paul Zhang, Segera Diserahkan ke Interpol

Polri Terbitkan DPO Jozeph Paul Zhang, Segera Diserahkan ke Interpol

Nasional
Moeldoko Berharap UIII Jadi Pusat Kajian Peradaban

Moeldoko Berharap UIII Jadi Pusat Kajian Peradaban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X