Jokowi Ditantang Ungkap Kasus Pembunuhan Munir

Kompas.com - 27/08/2014, 15:27 WIB
Suciwati, istri mendiang Munir, menunjukkan kuartet bergambar wajah suaminya saat mengunjungi pameran KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOSuciwati, istri mendiang Munir, menunjukkan kuartet bergambar wajah suaminya saat mengunjungi pameran "Kuartet Pembunuhan Politik Internasional" karya wartawan dan fotografer Belanda, Arjan Onderdenwijngaard, di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Pasar Baru, Jakarta, Jumat (9/12/2011).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) ditantang untuk membuka laporan akhir tim pencari fakta kasus Munir ke publik. Tantangan itu disampaikan sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) melalui tim transisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Kita tantang Jokowi membuka laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir sebagaimana diamanatkan oleh Keppres Tim Pencari Fakta," kata koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, di Kantor Transisi, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2014).

Haris menjelaskan, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, TPF Kasus Munir telah menyusun laporan akhir dan format keputusan presiden (keppres). Namun, keppres tersebut tak pernah ditandatangani oleh Presiden SBY.

"SBY membuka pintu, tapi enggak pernah mendorong penyelesaiannya. Jokowi harus berbeda dengan SBY soal penuntasan kasus HAM," ucapnya.

Dalam pertemuan itu, Haris hadir bersama beberapa aktivis HAM dari sejumlah organisasi, seperti Imparsial, Setara Institute, dan Elsam. Andi Widjajanto mewakili tim transisi berdialog dengan para aktivis HAM tersebut.

Andi mengatakan, Jokowi berkomitmen menghormati posisi hukum dan menjamin tak memberi perlindungan kepada siapa pun yang terbukti melanggar HAM. Ada beberapa alternatif yang akan ditawarkan.

Pertama, Jokowi menawarkan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memungkinkan adanya pengadilan HAM Ad Hoc. Tawaran lainnya adalah membentuk tim khusus di kantor kepresidenan untuk memeriksa semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X