Kompas.com - 26/08/2014, 18:04 WIB
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MKGR, Zainal Bintang di Sekretariat Tri Karya, Jakarta, Jumat (11/7/2014). KOMPAS.COM/RAHMAT FIANSYAHWakil Ketua Dewan Pertimbangan MKGR, Zainal Bintang di Sekretariat Tri Karya, Jakarta, Jumat (11/7/2014).
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Perlawanan pada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie terkait penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar terus bergulir. Aburizal masih didesak untuk menggelar munas tersebut pada 2014 meski telah mendapat dukungan dari DPD I Golkar di seluruh Indonesia.

Ketua Koordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar, Zainal Bintang, menegaskan, klaim yang disampaikan Aburizal terkait dukungan seluruh Ketua DPD Golkar di tingkat provinsi adalah klaim sepihak. Zainal justru menyatakan bahwa sebagian Ketua DPD Golkar tingkat provinsi dan mayoritas Ketua Golkar tingkat kabupaten/kota meminta Munas IX digelar paling telat 4 Oktober 2014.

"Seluruh DPD II (kabupaten/kota) kecewa dengan keputusan Aburizal dan jumlah mereka lebih dari 500 suara. Bahkan kita juga mendapat dukungan dari Ketua DPD I (provinsi) agar munas digelar tahun ini," kata Zainal, saat dihubungi, Selasa (26/8/2014).

Zainal menuturkan, desakan pada Aburizal diwujudkan dengan mengirimkan surat pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk segera membentuk panitia Munas IX paling lambat pada 30 Agustus 2014. Setelah tak mendapat respons dari DPP, surat yang sama dikirim kembali pada Senin (25/8/2014).

"Kita sudah pikirkan langkah lebih keras jika surat kedua tak digubris lagi," ujar Zainal.

Selain itu, kata Zainal, di hari yang sama, pihaknya juga melayangkan surat pada Mahkamah Partai Golkar yang diketuai Prof Muladi. Surat tersebut dikirim untuk meminta pandangan Muladi guna memperkuat argumentasi bahwa Munas IX harus digelar di tahun ini.

Untuk diketahui, kondisi Golkar terbelah karena perbedaan pendapat tentang penyelenggaraan Munas IX. Kubu Aburizal Bakrie berpendapat Munas IX Golkar digelar pada 2015 sesuai rekomendasi Munas VIII. Aburizal kemudian menggelar pertemuan dengan seluruh DPD I yang akhirnya memutuskan Munas tahun 2015 dan Golkar jadi oposisi. (Baca : Bertemu Aburizal, DPD I Sepakat Golkar Jadi Oposisi)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rekomendasi Munas VIII Partai Golkar itu adalah agar musyawarah-musyawarah Partai Golkar tidak berbenturan dengan jadwal Pilpres 2014, yang berpotensi memecah belah perhatian dan mengganggu soliditas partai, dipandang perlu memperpanjang akhir masa jabatan pengurus hingga 2015. Tapi rekomendasi itu dianggap gugur dengan sendirinya karana Golkar tak mengusung calon di Pilpres 2014.

Itulah mengapa muncul desakan dari internal agar Golkar menggelar munas di tahun ini. Alasannya karena rekomendasi Munas VIII dianggap berada di bawah Anggaran Dasar (AD) Partai Golkar. Sesuai AD Partai Golkar Pasal 30 ayat 2 butir (a); Munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 tahun. Berpegang pada aturan itu, Aburizal didesak menggelar Munas IX paling lambat 4 Oktober 2014 karena Munas VIII digelar di Pekanbaru pada 5-8 Oktober 2009.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Naik Pesawat di Luar Jawa-Bali Bisa Pakai Hasil Antigen, Begini Ketentuannya

Naik Pesawat di Luar Jawa-Bali Bisa Pakai Hasil Antigen, Begini Ketentuannya

Nasional
Kapan Syarat PCR Akan Diperluas ke Transportasi Lain? Ini Jawaban Satgas

Kapan Syarat PCR Akan Diperluas ke Transportasi Lain? Ini Jawaban Satgas

Nasional
Satgas: Laboratorium Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR Dicabut Izinnya

Satgas: Laboratorium Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR Dicabut Izinnya

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat di Pusat Belanja Meningkat hingga 22,14 Persen

Satgas: Mobilitas Masyarakat di Pusat Belanja Meningkat hingga 22,14 Persen

Nasional
Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

Nasional
Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

Nasional
Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

Nasional
93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

Nasional
Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

Nasional
Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

Nasional
Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

Nasional
Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

Nasional
Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.