DPD II Partai Golkar Masih Ingin Munas Digelar Tahun Ini

Kompas.com - 26/08/2014, 18:04 WIB
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MKGR, Zainal Bintang di Sekretariat Tri Karya, Jakarta, Jumat (11/7/2014). KOMPAS.COM/RAHMAT FIANSYAHWakil Ketua Dewan Pertimbangan MKGR, Zainal Bintang di Sekretariat Tri Karya, Jakarta, Jumat (11/7/2014).
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Perlawanan pada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie terkait penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar terus bergulir. Aburizal masih didesak untuk menggelar munas tersebut pada 2014 meski telah mendapat dukungan dari DPD I Golkar di seluruh Indonesia.

Ketua Koordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar, Zainal Bintang, menegaskan, klaim yang disampaikan Aburizal terkait dukungan seluruh Ketua DPD Golkar di tingkat provinsi adalah klaim sepihak. Zainal justru menyatakan bahwa sebagian Ketua DPD Golkar tingkat provinsi dan mayoritas Ketua Golkar tingkat kabupaten/kota meminta Munas IX digelar paling telat 4 Oktober 2014.

"Seluruh DPD II (kabupaten/kota) kecewa dengan keputusan Aburizal dan jumlah mereka lebih dari 500 suara. Bahkan kita juga mendapat dukungan dari Ketua DPD I (provinsi) agar munas digelar tahun ini," kata Zainal, saat dihubungi, Selasa (26/8/2014).

Zainal menuturkan, desakan pada Aburizal diwujudkan dengan mengirimkan surat pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk segera membentuk panitia Munas IX paling lambat pada 30 Agustus 2014. Setelah tak mendapat respons dari DPP, surat yang sama dikirim kembali pada Senin (25/8/2014).

"Kita sudah pikirkan langkah lebih keras jika surat kedua tak digubris lagi," ujar Zainal.

Selain itu, kata Zainal, di hari yang sama, pihaknya juga melayangkan surat pada Mahkamah Partai Golkar yang diketuai Prof Muladi. Surat tersebut dikirim untuk meminta pandangan Muladi guna memperkuat argumentasi bahwa Munas IX harus digelar di tahun ini.

Untuk diketahui, kondisi Golkar terbelah karena perbedaan pendapat tentang penyelenggaraan Munas IX. Kubu Aburizal Bakrie berpendapat Munas IX Golkar digelar pada 2015 sesuai rekomendasi Munas VIII. Aburizal kemudian menggelar pertemuan dengan seluruh DPD I yang akhirnya memutuskan Munas tahun 2015 dan Golkar jadi oposisi. (Baca : Bertemu Aburizal, DPD I Sepakat Golkar Jadi Oposisi)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rekomendasi Munas VIII Partai Golkar itu adalah agar musyawarah-musyawarah Partai Golkar tidak berbenturan dengan jadwal Pilpres 2014, yang berpotensi memecah belah perhatian dan mengganggu soliditas partai, dipandang perlu memperpanjang akhir masa jabatan pengurus hingga 2015. Tapi rekomendasi itu dianggap gugur dengan sendirinya karana Golkar tak mengusung calon di Pilpres 2014.

Itulah mengapa muncul desakan dari internal agar Golkar menggelar munas di tahun ini. Alasannya karena rekomendasi Munas VIII dianggap berada di bawah Anggaran Dasar (AD) Partai Golkar. Sesuai AD Partai Golkar Pasal 30 ayat 2 butir (a); Munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 tahun. Berpegang pada aturan itu, Aburizal didesak menggelar Munas IX paling lambat 4 Oktober 2014 karena Munas VIII digelar di Pekanbaru pada 5-8 Oktober 2009.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.