Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Bakal Lobi Partai Koalisi untuk Dapat Kursi Ketua DPR

Kompas.com - 26/08/2014, 14:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bakal melobi partai-partai rekan koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk bekerjasama dalam pemilihan ketua DPR periode 2014-2019. Hal tersebut untuk mengantisipasi langkah partai koalisi Merah Putih yang juga akan bekerjasama jika nantinya ketua DPR dipilih melalui voting.

"Ya, bisa saja nanti kita akan komunikasi juga dengan partai yang lain," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Eriko Sotarduga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) yang baru, posisi ketua DPR tidak lagi otomatis menjadi hak dari partai pemenang pemilu legislatif seperti dalam UU MD3 sebelum direvisi. Dengan demikian, PDI-P sebagai pemenang Pileg tak otomatis mendapat kursi ketua DPR.

Eriko mengatakan, partainya tak gentar menghadapi manuver yang akan dilakukan parpol lain untuk mendapatkan posisi ketua DPR.

"Kalau berdasarkan peraturan dan fatsun politik yang ada, kita yang harusnya sebagai partai pemenang pemilu yang dapat kursi Ketua DPR, jadi akan kita perjuangkan itu," ujarnya.

Terkait kandidat yang akan diusung sebagai calon Ketua DPR, menurut Eriko, sepenuhnya akan ditentukan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Namun, berdasarkan jenjang struktural, menurut dia, seharusnya Ketua Fraksi PDI-P saat ini Puan Maharani, yang akan dicalonkan.

"Kalau dari segi jenjang harusnya Mbak Puan yang maju, dari Ketua Fraksi jadi Ketua DPR," ujar Eriko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com