"Kita dukung kedisiplinan partai. Kita menginginkan adanya otoritas DPP (Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar) kalau ada kader yang melanggar ketentuan itu," kata Gandung seusai menemui Aburizal di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2014).
Gandung menegaskan, DPD tingkat I Partai Golkar telah bersepakat mendukung keputusan Aburizal yang membawa Golkar berada di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih. Kesepakatan itu dipertegas saat pada ketua DPD I Golkar dari 30 provinsi menggelar pertemuan di Banten pada Minggu (24/8/2014) malam.
"Yang mau keluar (dari keputusan partai) harus menanggalkan atribut partai," ujarnya.
Di lokasi tersebut pula, Ketua DPD Golkar Provinsi Sulawesi Utara Ridwan Bae menyampaikan pendapat yang sama. Ia berharap Aburizal memberikan sanksi tegas kepada semua kader Golkar yang tak mematuhi keputusan partai untuk mendukung Koalisi Merah Putih.
"Bagi siapa saja yang melanggar aturan, yang tidak memenuhi keputusan DPP, Pak Aburizal saya harap berikan sanksi tegas pada mereka," ujar Ridwan.
Saat ini, ada perbedaan pendapat dalam internal Partai Golkar, terutama tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX dan sikap politik partai di dalam atau di luar pemerintahan. Pihak yang menentang keputusan Aburizal diberi sanksi keras sampai pada pemecatan sebagai kader. Terakhir, Partai Golkar telah memecat tiga kader, yakni Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.