Kompas.com - 25/08/2014, 17:52 WIB
Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie berbicara kepada wartawan seusai melakukan pertemuan dengan para pimpinan DPD I Golkar di kediamannya, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2014). KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOKetua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie berbicara kepada wartawan seusai melakukan pertemuan dengan para pimpinan DPD I Golkar di kediamannya, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com 
— Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Gandung Pardiman mendukung keputusan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie melakukan pemecatan terhadap kader internal yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Gandung, sanksi tegas itu layak diberikan karena kader tersebut tak mematuhi keputusan partai.

"Kita dukung kedisiplinan partai. Kita menginginkan adanya otoritas DPP (Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar) kalau ada kader yang melanggar ketentuan itu," kata Gandung seusai menemui Aburizal di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2014).

Gandung menegaskan, DPD tingkat I Partai Golkar telah bersepakat mendukung keputusan Aburizal yang membawa Golkar berada di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih. Kesepakatan itu dipertegas saat pada ketua DPD I Golkar dari 30 provinsi menggelar pertemuan di Banten pada Minggu (24/8/2014) malam.

"Yang mau keluar (dari keputusan partai) harus menanggalkan atribut partai," ujarnya.

Di lokasi tersebut pula, Ketua DPD Golkar Provinsi Sulawesi Utara Ridwan Bae menyampaikan pendapat yang sama. Ia berharap Aburizal memberikan sanksi tegas kepada semua kader Golkar yang tak mematuhi keputusan partai untuk mendukung Koalisi Merah Putih.

"Bagi siapa saja yang melanggar aturan, yang tidak memenuhi keputusan DPP, Pak Aburizal saya harap berikan sanksi tegas pada mereka," ujar Ridwan.

Saat ini, ada perbedaan pendapat dalam internal Partai Golkar, terutama tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX dan sikap politik partai di dalam atau di luar pemerintahan. Pihak yang menentang keputusan Aburizal diberi sanksi keras sampai pada pemecatan sebagai kader. Terakhir, Partai Golkar telah memecat tiga kader, yakni Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Nasional
Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.