Ketakutan dan Demokrasi

Oleh: R William Liddle

KOMPAS.com - Dalam sejarah demokrasi Indonesia, baru pada Pemilu Presiden 2014 ada calon presiden yang menakutkan banyak orang.

Kenyataan tersebut mendorong berbagai pihak bersikap lebih waspada dan bertindak lebih tegas agar capres itu tak memenangi pilpres secara tak patut. Akibatnya adalah lembaga-lembaga demokrasi, baik formal maupun informal, makin kukuh dan responsif kepada kemauan masyarakat.

Lembaga formal yang saya maksudkan tentu terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU). International Foundation for Electoral Systems (IFES), yang sejak awal Reformasi memantau dari dekat pelaksanaan pemilu- pemilu di Indonesia, menyimpulkan bahwa Pilpres 2014 adalah yang terbaik dari segi pendaftaran pemilih dan pengorganisasian hari pemilu sendiri. Juga terpuji: keputusan KPU membuat proses rekapitulasi transparan dari awal supaya bisa diikuti semua orang.

Selain KPU, polisi, tentara, dan Presiden SBY ikut berjasa. Menjelang akhir proses rekapitulasi, relawan capres Prabowo Subianto mulai memobilisasi kekuatan demi "pengamanan" pengumuman hasil pilpres.

Dalih berbau Orde Baru itu dijawab langsung tiga ribuan polisi, termasuk pasukan berkuda, yang disuruh mengelilingi kantor KPU. Panglima TNI menetapkan kondisi siaga tinggi. Secara tidak langsung Presiden SBY mengajak "semua pihak" (baca: Prabowo) agar menghormati hasil pilpres.

Cemerlang realistis

Aktor informal yang memainkan peran terdiri atas dua kelompok, masyarakat madani dan tokoh politik. Sumbangan kedua- duanya patut diberi penghargaan paling tinggi. Mereka bertindak atas sebuah visi yang cemerlang sekaligus realistis. Lagi pula, mereka menyampaikan visi itu secara polos dan rasional.

Dalam konteks itu, saya tentu tidak mau meremehkan peran pemerintah. Namun, pada akhirnya pejabat pemerintah hanya memenuhi tugas, sementara perbuatan aktor swasta berdasarkan sesuatu yang lebih dalam dan terpikirkan sendiri.

Kebangkitan masyarakat madani sudah lama kentara, terutama setiap kali kewibawaan Komisi Pemberantasan Korupsi terancam oleh pejabat dan politisi yang berkepentingan sempit dan pribadi. Dalam Pilpres 2014, kasusnya banyak, termasuk pembelaan terhadap kredibilitas hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, kecaman terhadap media massa yang melanggar kode etik, dan munculnya kawalpemilu.org yang mengawasi rekapitulasi.

Validitas metodologi hitung cepat sudah lama tertanam dalam budaya demokrasi Indonesia. Kalau dilakukan lembaga profesional, penemuannya biasanya diterima khalayak. Akibatnya, masyarakat tak mudah dihasut pihak tak berwenang. Tahun ini tim Prabowo-Hatta mempersoalkan sejumlah lembaga survei yang tidak mengungguli mereka. Untungnya, Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) langsung bertindak. Dewan etik mengeluarkan dari keanggotaannya dua lembaga survei yang tak bisa mempertanggungjawabkan metodologinya. Lalu, banyak akademisi dan intelektual publik mendukung kecaman Persepi.

Kontroversi hitung cepat juga berakibat buruk bagi sejumlah media, terutama Viva Group, yang membawahkan TV One dan portal berita internet viva.co.id. Sebagai pembaca setia, saya pun terkejut ketika membuka portal itu dan hanya menemukan hasil hitung cepat lembaga survei yang bermasalah. Hukumannya berat: lembaga survei ternama Poltracking Institute meninggalkan TV One; saham Viva Group anjlok di bursa efek. Tampaknya para investor mendambakan pers tepercaya, salah satu pilar utama demokrasi di mana-mana.

Peran teknologi

Kawalpemilu.org didirikan Ainun Najib, ahli teknologi informasi muda di Singapura. Situs web itu dipakai untuk mengecek kebenaran hasil rekapitulasi resmi. Ainun dan teman-teman mengaku prihatin pada kemungkinan manipulasi dan terinspirasi oleh keputusan KPU mengunggah semua formulir dari tingkat tempat pemungutan suara. Keberhasilan mereka mengisyaratkan betapa alat dunia maya, seperti crowdsourcing, Facebook, dan Twitter, dapat dimanfaatkan untuk memperkuat suara rakyat dalam demokrasi modern.

Tokoh politik yang paling berjasa kepada kukuhnya demokrasi dalam Pilpres 2014 adalah orang- orang yang melanggar kepentingan mereka sendiri. Mereka merasa terpanggil mematuhi standar perilaku politik yang lebih tinggi ketimbang ikatan partisan.

Contoh pertama: Abdillah Toha, pendiri Partai Amanat Nasional yang mengimbau ketua partainya, calon wakil presiden Hatta Rajasa, menerima hasil hitung cepat lembaga-lembaga kredibel. Sayang, imbauan itu ditampik yang bersangkutan.

Tokoh paling mengagetkan sekaligus mengagumkan adalah Mahfud MD. Seperti pendahulunya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, integritas pribadi Mahfud tak teragukan. Kiranya bersama dengan banyak orang, saya bingung ketika Mahfud menerima tawaran Prabowo menjadi ketua tim sukses. Namun, pada akhirnya Mahfud membuktikan komitmennya kepada negara hukum ketika memisahkan diri dari gugatan Prabowo-Hatta ke MK.

Akhirulkata, di Amerika polarisasi budaya politik belakangan ini semakin mencemaskan. Kesenjangan pengertian tentang hal-hal yang amat mendasar antara Partai Republik dan Demokrat tengah menggerogoti kemauan politik bangsa saya. Kejujuran dan akal sehat semakin sulit ditemukan. Mungkin keprihatinan itulah yang membuat saya lebih berapresiasi kepada apa yang saya lihat di Indonesia seusai Pilpres 2014: sebuah masyarakat tempat anggotanya bersama-sama menggalang kekuatan untuk menyelamatkan demokrasi. Hampir tanpa kekecualian.

R William Liddle
Profesor Emeritus Ilmu Politik, Ohio State University, Amerika Serikat