Kompas.com - 25/08/2014, 14:47 WIB
Warga antre untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2014 di Desa Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/7/2014). Antusiasme warga dalam pilpres terlihat, salah satunya saat mereka sudah antre menunggu dibukanya tempat pemungutan suara. KOMPAS / WAWAN H PRABOWOWarga antre untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2014 di Desa Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/7/2014). Antusiasme warga dalam pilpres terlihat, salah satunya saat mereka sudah antre menunggu dibukanya tempat pemungutan suara.
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: R William Liddle

KOMPAS.com - Dalam sejarah demokrasi Indonesia, baru pada Pemilu Presiden 2014 ada calon presiden yang menakutkan banyak orang.

Kenyataan tersebut mendorong berbagai pihak bersikap lebih waspada dan bertindak lebih tegas agar capres itu tak memenangi pilpres secara tak patut. Akibatnya adalah lembaga-lembaga demokrasi, baik formal maupun informal, makin kukuh dan responsif kepada kemauan masyarakat.

Lembaga formal yang saya maksudkan tentu terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU). International Foundation for Electoral Systems (IFES), yang sejak awal Reformasi memantau dari dekat pelaksanaan pemilu- pemilu di Indonesia, menyimpulkan bahwa Pilpres 2014 adalah yang terbaik dari segi pendaftaran pemilih dan pengorganisasian hari pemilu sendiri. Juga terpuji: keputusan KPU membuat proses rekapitulasi transparan dari awal supaya bisa diikuti semua orang.

Selain KPU, polisi, tentara, dan Presiden SBY ikut berjasa. Menjelang akhir proses rekapitulasi, relawan capres Prabowo Subianto mulai memobilisasi kekuatan demi "pengamanan" pengumuman hasil pilpres.

Dalih berbau Orde Baru itu dijawab langsung tiga ribuan polisi, termasuk pasukan berkuda, yang disuruh mengelilingi kantor KPU. Panglima TNI menetapkan kondisi siaga tinggi. Secara tidak langsung Presiden SBY mengajak "semua pihak" (baca: Prabowo) agar menghormati hasil pilpres.

Cemerlang realistis

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aktor informal yang memainkan peran terdiri atas dua kelompok, masyarakat madani dan tokoh politik. Sumbangan kedua- duanya patut diberi penghargaan paling tinggi. Mereka bertindak atas sebuah visi yang cemerlang sekaligus realistis. Lagi pula, mereka menyampaikan visi itu secara polos dan rasional.

Dalam konteks itu, saya tentu tidak mau meremehkan peran pemerintah. Namun, pada akhirnya pejabat pemerintah hanya memenuhi tugas, sementara perbuatan aktor swasta berdasarkan sesuatu yang lebih dalam dan terpikirkan sendiri.

Kebangkitan masyarakat madani sudah lama kentara, terutama setiap kali kewibawaan Komisi Pemberantasan Korupsi terancam oleh pejabat dan politisi yang berkepentingan sempit dan pribadi. Dalam Pilpres 2014, kasusnya banyak, termasuk pembelaan terhadap kredibilitas hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, kecaman terhadap media massa yang melanggar kode etik, dan munculnya kawalpemilu.org yang mengawasi rekapitulasi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Nasional
KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.