LPSK Berharap UU Perlindungan Saksi dan Korban Segera Direvisi

Kompas.com - 25/08/2014, 11:18 WIB
Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lili Pintauli Siregar menjawab pertanyaan wartawan seputar keberadaan Susno Duadji di Kantor LPSK, Jakarta, Kamis (25/4/2013). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan tidak menghalang-halangi eksekusi terhadap mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI Susno Duadji meski saat ini masih dalam perlindungan LPSK. KOMPAS/AGUS SUSANTOAnggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lili Pintauli Siregar menjawab pertanyaan wartawan seputar keberadaan Susno Duadji di Kantor LPSK, Jakarta, Kamis (25/4/2013). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan tidak menghalang-halangi eksekusi terhadap mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI Susno Duadji meski saat ini masih dalam perlindungan LPSK.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat segera diselesaikan DPR pada tahun ini. Penyelesaian revisi UU tersebut akan memangkas sejumlah kendala yang dihadapi LPSK selama ini.

Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar, menyatakan, masih banyak pasal dalam UU 13/2006 yang tidak spesifik mengatur perlindungan saksi dan korban. Hal ini yang dianggap Lili menjadi kendala saat LPSK akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

"Ada beberapa pasal yang tidak rigit mengatur bagaimana melakukan perlindungan, khususnya untuk whistleblower dan justice collaborator," kata Lili, di Jakarta, Senin (25/8/2014).

Selain itu, Lili juga menyoroti terbatasnya layanan pemenuhan hak korban berupa layanan bantuan yang hanya diberikan khusus untuk korban pelanggaran HAM berat. Dalam hal ini, LPSK berusaha membuat terobosan dengan membuka pintu layanan bagi korban tindak pidana lainnya selama perkaranya sudah diproses secara hukum.

"Mudah-mudahan revisi UU tersebut segera diselesaikan oleh Komisi III DPR dan akan memperjelas perlindungan terhadap whistleblower, justice collaborator, korban terorisme, saksi ahli, dan anak," pungkasnya.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Nasional
Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Nasional
Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Nasional
Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Nasional
Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Nasional
Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X