Golkar: Posisi Ketua DPR Bukan Pertarungan Kami dengan PDI-P

Kompas.com - 23/08/2014, 14:06 WIB
Ketua Pansus Rancangan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Benny K Harman, memberikan rancangan RUU tersebut kepada pimpinan DPR pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2014). Pengesahan RUU tersebut berlangsung alot. Sebagian anggota dewan meminta penundaan pengesahan RUU tersebut. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKetua Pansus Rancangan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Benny K Harman, memberikan rancangan RUU tersebut kepada pimpinan DPR pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2014). Pengesahan RUU tersebut berlangsung alot. Sebagian anggota dewan meminta penundaan pengesahan RUU tersebut.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Balitbang DPP Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, perebutan posisi Ketua DPR periode 2014-2019 bukan hanya melibatkan beberapa partai. Menurut dia, pertarungannya akan lebih sengit karena melibatkan seluruh partai politik yang lolos ke parlemen.

"Pertarungannya bukan antara Golkar dan PDI-P, ini soal musyawarah dan harus melewati semua anggota DPR," kata Ngabalin, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2014).

Ngabalin menegaskan, perebutan posisi sebagai Ketua DPR menjadi sengit karena bukan hanya meningkatkan gengsi partai, tetapi juga akan menentukan martabat parlemen selanjutnya. Ia yakin, semua partai politik akan melewati tahapan itu dengan sportif.

Ngabalin menyatakan partainya belum menentukan figur yang akan diusung sebagai calon Ketua DPR. Keputusan akan diambil setelah ada pembahasan resmi di internal dan dilanjutkan dengan pembahasan bersama partai koalisi.

"Kita punya banyak figur yang layak, tapi nanti kita musyawarahkan dulu," ujarnya.

Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang disahkan DPR pada 8 Juli 2014 lalu mengatur bahwa Ketua DPR dipilih oleh anggota DPR. Aturan itu tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) yang menyatakan bahwa pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.

Pada Undang-undang sebelumnya, yakni Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009, pimpinan DPR berasal dari partai pemenang pemilu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Akan Dapat Bansos

Jokowi: 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Akan Dapat Bansos

Nasional
Ditipu Penumpang, Mulyono Pilih Memaafkan, Ini Ceritanya Selama Perjalanan Purwokerto-Solo

Ditipu Penumpang, Mulyono Pilih Memaafkan, Ini Ceritanya Selama Perjalanan Purwokerto-Solo

Nasional
Ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Digantikan Loyalis Zulkifli Hasan

Ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Digantikan Loyalis Zulkifli Hasan

Nasional
BNPB: Data Pasien Covid-19 yang Dikirim ke WHO Dilengkapi Usia dan Jenis Kelamin

BNPB: Data Pasien Covid-19 yang Dikirim ke WHO Dilengkapi Usia dan Jenis Kelamin

Nasional
KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

Nasional
BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

Nasional
Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

Nasional
Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Nasional
Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

Nasional
Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Nasional
Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Nasional
Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Nasional
Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Nasional
Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X