Partai Pendukung Prabowo Diyakini Bakal Ikut Dukung Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 23/08/2014, 13:06 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) mewakili ketua-ketua parpol pendukung menyerahkan piagam Koalisi Merah Putih Permanan kepada calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ketua dan Sekjen Partai Politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta yaitu Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat, untuk menguatkan komitmennya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Permanen mendukung Prabowo-Hatta. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) mewakili ketua-ketua parpol pendukung menyerahkan piagam Koalisi Merah Putih Permanan kepada calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ketua dan Sekjen Partai Politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta yaitu Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat, untuk menguatkan komitmennya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Permanen mendukung Prabowo-Hatta.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait meyakini bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mendapat dukungan baru dari beberapa partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Menurut Ara, sapaan akrabnya, dukungan baru itu akan nampak di bulan Oktober 2014 di mana Jokowi-JK akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Ara menjelaskan, keyakinannya itu dilandasi beberapa hal, seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan Prabowo-Hatta.

"Saya sangat yakin, paling sedikit satu partai akan memberikan dukungan karena setiap partai memiliki dinamika, dan mengevaluasi posisi politiknya, dan bukan karena pragmatisme kekuasaan," kata Ara, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2014).

Di lokasi yang sama, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan hal senada. Dia meragukan soliditas Koalisi Merah Putih khususnya setelah MK menolak seluruh permohonan Prabowo-Hatta.

Dalam pengamatannya, Siti meyakini sedikitnya dua partai dalam koalisi merah putih pada akhirnya akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Dua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat.

"PPP sejak awal memang sudah tidak utuh mendukung Prabowo-Hatta dan Demokrat selalu wait and see," ujarnya.

Seperti diberitakan, saat ini Jokowi-JK hanya mendapat dukungan dari empat partai di parlemen. Empat partai itu adalah PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem.

Sejumlah pihak menilai pemerintahan Jokowi-JK akan mendapat banyak gangguan di parlemen karena partai pendukungnya tidak mencapai 50 persen dari jumlah kursi di parlemen. Pihak Jokowi-JK terus membuka diri pada setiap peluang partai di luar koalisi merapat dalam barisan partai pendukungnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X