Sepekan, Paspampres Uji Coba Rekayasa Pengamanan Paspampres Jokowi

Kompas.com - 23/08/2014, 06:38 WIB
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo - Jusuf Kalla memberikan keterangan pers di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, Kamis (21/8/2014) malam. Joko Widodo - Jusuf Kalla mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KRISTIANTO PURNOMOPresiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo - Jusuf Kalla memberikan keterangan pers di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, Kamis (21/8/2014) malam. Joko Widodo - Jusuf Kalla mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) akan melakukan berbagai penyesuaian pengamanan untuk presiden terpilih Joko Widodo. Penyesuaian itu akan dievaluasi dalam jangka waktu satu pekan ke depan.

"Dicoba seminggu, setelah itu akan ada evaluasi untuk menentukan pengamanan yang nyaman untuk Jokowi," kata deputi Tim Transisi Andi Widjajanto, Jumat (22/8/2014) malam, di Menteng, Jakarta Pusat.

Pada Jumat malam, Jokowi menggelar rapat dadakan dengan tiga kolonel paspampres membahas masalah pengamanan oleh Paspampres yang mulai didapatkannya. Selain Andi, Jokowi dalam rapat itu juga didampingi anggota dewan penasihat Tim Transisi Luhut Pandjaitan.

Paspampres diwakili oleh tiga kolonelnya karena pada hari itu komandan Paspampres bertugas mengawal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Papua dan wakil komandan Paspampres sedang berada di luar negeri.

Menurut Andi, tiga kolonel Paspampres itu menyatakan siap melakukan penyesuaian pengamanan untuk Jokowi. "Tetap dengan standar maksimum, tapi Pak Jokowi tidak mau ada perubahan drastis. Kita coba dulu, minggu depan kita ketemu lagi untuk mengoreksi," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, mulai Jumat (22/8/2014) siang, Jokowi resmi mendapat pengamanan VVIP Paspampres. Pengamanan VVIP berupa melekatnya tujuh kendaraan personel dan tiga pasukan motor. Jumlah total personel yang melekat ke pengamanan Jokowi sebanyak 30 orang.

Pengamanan tersebut telah diserah-terimakan di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kendati demikian, Jokowi memastikan bahwa pengamanan tersebut tidak akan membuatnya eksklusif. Jokowi berjanji akan mengatur Paspampres agar dia tetap bisa dekat dengan rakyat saat blusukan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Ulang Memungkinkan jika Masih Terpapar Covid-19? Ini Penjelasan Kemenkes

Vaksinasi Ulang Memungkinkan jika Masih Terpapar Covid-19? Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Polemik GKI Yasmin yang Belum Tuntas...

Polemik GKI Yasmin yang Belum Tuntas...

Nasional
UPDATE 16 Juni: 1 Sembuh di India, Tak Ada Tambahan Kasus WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 16 Juni: 1 Sembuh di India, Tak Ada Tambahan Kasus WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Lantik Gubernur dan Wagub Sulteng Rabu Sore Ini

Jokowi Dijadwalkan Lantik Gubernur dan Wagub Sulteng Rabu Sore Ini

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Nasional
Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Nasional
Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Nasional
Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Nasional
Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Nasional
BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Nasional
Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X