Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Berat, Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK di Parlemen

Kompas.com - 20/08/2014, 18:41 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, sepertinya akan menghadapi tantangan yang cukup sulit untuk mewujudkan pemerintahan yang mereka cita-citakan. Hal itu terutama jika, saat masuk parlemen, Jokowi-JK tak mampu menarik dukungan dari partai politik pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Polcomm Institute, Heri Budianto, ketika menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (20/8/2014). Menurut Heri, besar atau tidaknya tantangan yang akan dihadapi Jokowi-JK juga akan bergantung pada hasil keputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pilpres 2014 yang diajukan kubu Prabowo-Hatta.

"Tanggal 21 (Agustus) besok akan memanas. Kalau Jokowi-JK besok ditetapkan (sebagai pemenang), hitungan KPU diterima MK, maka ancaman serius pemerintahan ada di parlemen," kata Heri.

Menurut Heri, wajah DPR periode 2014-2019 lebih banyak dipenuhi wajah politisi parpol pendukung Prabowo-Hatta. Kondisi itu tentu saja akan menyulitkan Jokowi, ketika ingin mengeksekusi program-program pro-rakyat yang harus mendapatkan persetujuan DPR.

Lebih jauh, ia menambahkan, Jokowi-JK perlu mempertimbangkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang baru saja disahkan DPR. Jika legislator Jokowi-JK tak mampu memenangkan pertarungan kursi kepemimpinan MPR dan DPR, maka hal itu akan menjadi ancaman serius bagi Jokowi.

"Ini bukan untuk menakut-nakuti karena pertarungan politik akan terus berlangsung," tekannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com