Pengamat: Berat, Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK di Parlemen

Kompas.com - 20/08/2014, 18:41 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo usai menjawab pertanyaan wartawan di Balaikota Jakarta, Rabu (23/7/2014). Joko Widodo kembali bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta menyusul berakhirnya masa cuti Gubernur DKI Jakarta non aktif setelah dirinya ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2014-2019 pada 22 Juli 2014. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOGubernur DKI Jakarta, Joko Widodo usai menjawab pertanyaan wartawan di Balaikota Jakarta, Rabu (23/7/2014). Joko Widodo kembali bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta menyusul berakhirnya masa cuti Gubernur DKI Jakarta non aktif setelah dirinya ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2014-2019 pada 22 Juli 2014.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, sepertinya akan menghadapi tantangan yang cukup sulit untuk mewujudkan pemerintahan yang mereka cita-citakan. Hal itu terutama jika, saat masuk parlemen, Jokowi-JK tak mampu menarik dukungan dari partai politik pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Polcomm Institute, Heri Budianto, ketika menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (20/8/2014). Menurut Heri, besar atau tidaknya tantangan yang akan dihadapi Jokowi-JK juga akan bergantung pada hasil keputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pilpres 2014 yang diajukan kubu Prabowo-Hatta.

"Tanggal 21 (Agustus) besok akan memanas. Kalau Jokowi-JK besok ditetapkan (sebagai pemenang), hitungan KPU diterima MK, maka ancaman serius pemerintahan ada di parlemen," kata Heri.

Menurut Heri, wajah DPR periode 2014-2019 lebih banyak dipenuhi wajah politisi parpol pendukung Prabowo-Hatta. Kondisi itu tentu saja akan menyulitkan Jokowi, ketika ingin mengeksekusi program-program pro-rakyat yang harus mendapatkan persetujuan DPR.

Lebih jauh, ia menambahkan, Jokowi-JK perlu mempertimbangkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang baru saja disahkan DPR. Jika legislator Jokowi-JK tak mampu memenangkan pertarungan kursi kepemimpinan MPR dan DPR, maka hal itu akan menjadi ancaman serius bagi Jokowi.

"Ini bukan untuk menakut-nakuti karena pertarungan politik akan terus berlangsung," tekannya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Nasional
Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Nasional
KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

Nasional
Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Nasional
Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X