Pengamat: Berat, Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK di Parlemen

Kompas.com - 20/08/2014, 18:41 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo usai menjawab pertanyaan wartawan di Balaikota Jakarta, Rabu (23/7/2014). Joko Widodo kembali bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta menyusul berakhirnya masa cuti Gubernur DKI Jakarta non aktif setelah dirinya ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2014-2019 pada 22 Juli 2014. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOGubernur DKI Jakarta, Joko Widodo usai menjawab pertanyaan wartawan di Balaikota Jakarta, Rabu (23/7/2014). Joko Widodo kembali bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta menyusul berakhirnya masa cuti Gubernur DKI Jakarta non aktif setelah dirinya ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2014-2019 pada 22 Juli 2014.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, sepertinya akan menghadapi tantangan yang cukup sulit untuk mewujudkan pemerintahan yang mereka cita-citakan. Hal itu terutama jika, saat masuk parlemen, Jokowi-JK tak mampu menarik dukungan dari partai politik pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Polcomm Institute, Heri Budianto, ketika menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (20/8/2014). Menurut Heri, besar atau tidaknya tantangan yang akan dihadapi Jokowi-JK juga akan bergantung pada hasil keputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pilpres 2014 yang diajukan kubu Prabowo-Hatta.

"Tanggal 21 (Agustus) besok akan memanas. Kalau Jokowi-JK besok ditetapkan (sebagai pemenang), hitungan KPU diterima MK, maka ancaman serius pemerintahan ada di parlemen," kata Heri.

Menurut Heri, wajah DPR periode 2014-2019 lebih banyak dipenuhi wajah politisi parpol pendukung Prabowo-Hatta. Kondisi itu tentu saja akan menyulitkan Jokowi, ketika ingin mengeksekusi program-program pro-rakyat yang harus mendapatkan persetujuan DPR.

Lebih jauh, ia menambahkan, Jokowi-JK perlu mempertimbangkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang baru saja disahkan DPR. Jika legislator Jokowi-JK tak mampu memenangkan pertarungan kursi kepemimpinan MPR dan DPR, maka hal itu akan menjadi ancaman serius bagi Jokowi.

"Ini bukan untuk menakut-nakuti karena pertarungan politik akan terus berlangsung," tekannya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di Hong Kong

Kemenlu: Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di Hong Kong

Nasional
Kemenlu: Vietnam Usul KTT ASEAN 2020 Diadakan Face to Face

Kemenlu: Vietnam Usul KTT ASEAN 2020 Diadakan Face to Face

Nasional
UPDATE Covid-19 3 Juni: Pemerintah Sudah Periksa 354.434 Spesimen dari 246.433 Orang

UPDATE Covid-19 3 Juni: Pemerintah Sudah Periksa 354.434 Spesimen dari 246.433 Orang

Nasional
Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

Nasional
Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid-19

Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid-19

Nasional
UPDATE 3 Juni Covid-19 di Indonesia: ODP 48.153 dan PDP 13.285 Orang

UPDATE 3 Juni Covid-19 di Indonesia: ODP 48.153 dan PDP 13.285 Orang

Nasional
Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

Nasional
Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

Nasional
Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

Nasional
Bansos Covid-19 Diperpanjang Hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Bansos Covid-19 Diperpanjang Hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Nasional
Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Nasional
Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemenlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemenlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Nasional
Jubir Pemerintah: Belum Semua Kasus Covid-19 Bisa Terkonfirmasi

Jubir Pemerintah: Belum Semua Kasus Covid-19 Bisa Terkonfirmasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X