Jelang Sidang Putusan di MK, Polisi Sekat 14 Titik Masuk di Perbatasan Jakarta

Kompas.com - 20/08/2014, 15:06 WIB
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie memberikan sambutan dalam acara siaran pers akhir tahun 2013 di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (27/12/2013). Dalam acara tersebut Kapolri memaparkan kinerja Polri pada tahun 2013 khususnya yang berkaitan dengan kasus terorisme, narkoba, korupsi dan pengawasan internal Polri. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie memberikan sambutan dalam acara siaran pers akhir tahun 2013 di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (27/12/2013). Dalam acara tersebut Kapolri memaparkan kinerja Polri pada tahun 2013 khususnya yang berkaitan dengan kasus terorisme, narkoba, korupsi dan pengawasan internal Polri. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk mengantisipasi pengerahan kelompok massa dari luar Jakarta menjelang sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Polri menyekat beberapa jalur masuk ke Jakarta. Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Ronny Sompie mengatakan, Polri menyekat 14 titik di jalur-jalur yang biasa digunakan masyarakat pendatang menuju Jakarta.

"Dari luar Jakarta masuk ke Jakarta, di perbatasan ada penyekatan di 14 titik," ujar Ronny di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Ronny mengatakan, 14 titik tersebut terdiri atas tujuh penyekatan jalur masuk dari Jawa Barat dan tujuh penyekatan jalur masuk dari Banten. Ia menambahkan, upaya tersebut dilakukan untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap proses sidang di MK dan pihak yang terlibat di dalamnya.

"Sudah disiapkan dalam upaya pencegahan terjadinya gangguan jalannya sidang, juga para hakim MK, komisioner KPU, dan peserta yang hadir dalam sidang," kata Ronny.

Dalam upaya pengamanan tersebut, imbuh Ronny, Polda Metro Jaya dibantu oleh 20 satuan setingkat kompi atau sejumlah 2.000 personel dari 10 Polda yang terdiri atas Polda Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Sutarman mengatakan, selain pengamanan di sekitar Gedung MK, Polri juga memperketat pengamanan di sentra perekonomian dan juga Istana Negara yang lokasinya tidak jauh dari Gedung MK.

"Kita juga melakukan penjagaan di beberapa tempat perekonomian, di Tanah Abang, dan sentra ekonomi lain, juga di tempat lain yang diprediksi mereka akan melakukan aksi," kata Sutarman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.