Bursa Menteri dan Gejolak Parpol

Dinamika paling ketat terkait posisi di pemerintahan salah satunya terjadi di Partai Golkar. Kubu Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono yang menginginkan musyawarah nasional dipercepat berhadapan langsung dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

Isu pemecatan Agung lantas menyebar menjadi sorotan, baik di internal maupun di luar Golkar. Ada yang pro dan ada pula yang kontra dengan ”pemecatan” itu. Sebagian kader Golkar bahkan mengatakan tak ada pemecatan. Sebab, menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, pemecatan harus diputuskan melalui rapat harian dan rapat pleno.

Lima hari kemudian, barulah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Syarief Cicip Sutardjo menjelaskan bahwa pembicaraan tentang Agung terlontar dalam rapat tidak resmi yang dihadiri sejumlah petinggi partai. Dalam rapat tidak resmi itu ada yang menanyakan sikap Agung yang mewacanakan percepatan pelaksanaan munas.

”Kalau saya setuju munas tahun 2014, tapi bulan November, ya belum tentu yang lain setuju juga,” kata Aburizal Bakrie pekan lalu saat ditemui di Rasuna Episentrum, Jakarta.

Aburizal menyindir kubu lain dalam Partai Golkar yang ingin ”memboyong” Golkar masuk dalam pemerintahan. Padahal, Aburizal tetap menginginkan Golkar ”setia” dalam koalisi permanen Merah Putih.

Dua calon ketua umum Partai Golkar, yakni MS Hidayat dan Agung, sayangnya tidak menjawab tegas apakah Golkar harus di dalam pemerintahan atau di luar. Apabila kubu Agung menginginkan munas pada Oktober 2014, mereka berdalih penyelenggaraan munas harus sesuai dengan AD/ART Partai Golkar. Dimundurkannya Munas Golkar pada 2015 lebih didasari hasil rekomendasi Munas Golkar di Pekanbaru, Riau, 2009.

Gejolak juga terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga anggota Koalisi Merah Putih. Sehari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Jokowi-JK sebagai capres-cawapres terpilih, PPP mengisyaratkan akan merapat ke Jokowi-JK. Rencana PPP bergabung ke pemerintahan baru disampaikan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, yang selama ini berseberangan dengan Ketua Umum Suryadharma Ali.

Mantan Menteri Perumahan Rakyat itu menjelaskan, rencana PPP merapat ke Jokowi-JK merupakan saran dari Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair. Menurut dia, Maimun meminta PPP menerima hasil penghitungan KPU dan mendukung pemerintahan ke depan. Meski KPU belum menyelesaikan rekapitulasi nasional, Suharso meyakini Jokowi-JK akan mendapatkan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai capres-cawapres terpilih.

Sementara Suryadharma Ali beberapa kali menegaskan bahwa PPP tetap solid di dalam Koalisi Merah Putih. Mantan Menteri Agama itu bahkan menegaskan, tidak ada niatan PPP merapat ke Jokowi-JK.

Peneliti senior Pol-Tracking Institute, Tata Mustasya, memprediksi ”pertarungan” di internal parpol, termasuk di Golkar, belum akan selesai. ”Masih ada pertarungan di antara mereka yang ingin di dalam atau di luar pemerintahan,” ujar Tata. Dia menekankan, Jusuf Kalla jelas ingin supaya Golkar mendukung dirinya di dalam pemerintahan.

Manuver parpol pasca pilpres juga diyakini dilakukan sebagai upaya untuk meraih kekuasaan. ”Di tengah proses politik yang tidak memperlihatkan kontestasi berbasis ideologi, maka partai-partai politik cenderung mencari kesempatan untuk menggaet akses pada kekuasaan,” kata pengajar FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi. Ia menganalisis, Partai Golkar dan PPP akan merapat ke Jokowi-JK. Targetnya, kursi menteri dan jabatan lainnya.

Parpol yang kemungkinan juga merapat ke Jokowi-JK adalah Partai Demokrat. Menurut Airlangga, justru Partai Demokrat-lah yang paling mudah membangun konsesi politik dengan Jokowi-JK.

Parpol yang selama ini berada di dalam pemerintahan memang cenderung tidak siap jika harus berada di luar pemerintahan. Sebab, sudah menjadi rahasia umum jika parpol bakal mendapatkan manfaat, termasuk manfaat material, jika berhasil mendudukkan kadernya dalam pemerintahan. Oleh karena itulah, berbagai manuver dilakukan demi kekuasaan. (ANITA YOSSIHARA/FERRY SANTOSO/HARYO DAMARDONO)