PDI Perjuangan Anggap Wajar Puan Masuk Nominasi Ketua DPR 2014-2019

Kompas.com - 19/08/2014, 20:48 WIB
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Puan Maharani KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Puan Maharani
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Puan Maharani disebut-sebut masuk dalam calon Ketua DPR yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menilai wajar nama Puan masuk nominasi, meski diakuinya saat ini sedang fokus pada gugatan UU MD3 di Mahkamah Konstitusi.

"Memang ada (nama) Mba Puan. Kalau ada Mba Puan memang wajar karena dia ada ketua DPP bidang politik, ketua fraksi, tapi itu belum diputuskan sekarang karena kami masih menunggu proses gugatan di MK," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Syarat kader PDIP untuk dicalonkan sebagai Ketua DPR antara lain pengalaman menjadi anggota dewan minimal satu periode. Kemudian pernah memimpin Fraksi PDIP.

"Dia juga fungsionaris DPP. Karena fraksi DPR adalah perpanjangan politik partai. Antara putusan partai dengan yang di DPR," tuturnya.

Tjahjo mengatakan hingga kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih mempersiapkan empat kader yang akan duduk di pucuk pimpinan parlemen.

Keempat orang itu akan mengisi jabatan Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua Fraksi DPR dan Ketua Fraksi MPR.

"Mudah-mudahan sebelum tanggal 1 Oktober sudah ada putusan dari Ibu Ketua umum. Kan pelantikannya 1 oktober, saya kira september ini mengikuti mekanisme gugatan di MK," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X