Golkar Bidik Posisi Ketua DPR 2014-2019

Kompas.com - 19/08/2014, 17:43 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (dua kanan) berbincang dengan sesepuh partai Ginandjar Kartasasmita (dua kiri), Akbar Tandjung (kanan), dan Agung Laksono (kiri) sebelum membuka acara Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta Convention Center, Minggu (18/5/2014). Rapimnas Partai Golkar tersebut nantinya akan menentukan arah koalisi partai dan langkah Golkar jelang Pemilu Presiden Juli mendatang. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (dua kanan) berbincang dengan sesepuh partai Ginandjar Kartasasmita (dua kiri), Akbar Tandjung (kanan), dan Agung Laksono (kiri) sebelum membuka acara Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta Convention Center, Minggu (18/5/2014). Rapimnas Partai Golkar tersebut nantinya akan menentukan arah koalisi partai dan langkah Golkar jelang Pemilu Presiden Juli mendatang.
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Golkar tengah membidik agar kadernya yang nantinya berada di DPR mendapatkan posisi sebagai ketua DPR periode 2014-2019, seperti Setya Novanto, Fadel Muhammad, Ade Komarudin, dan sejumlah kader lainnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar, Lalu Mara, di Jakarta, Selasa menjelaskan mereka sangat mungkin berkompetisi memperebutkan kursi ketua DPR, namun nantinya harus melalui proses.

"Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, nantinya akan ikut mempertimbangkan siapa yang layak meraih posisi itu," katanya.

Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan ormas pendiri Golkar, Musyawarah Kerja dan Gotong Royong (MKGR), Zainal Bintang, memaparkan Setya Novanto yang kini Bendahara Umum DPP Partai Golkar dikabarkan mendapat restu dari Ical untuk maju menjadi ketua DPR.

"Novanto dikenal sangat loyal menjalankan berbagai kebijakan partai. Novanto sangat dekat dengan Ical," tuturnya.

Koordinator investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafy menjelaskan Golkar harus hati-hati mengusung kader untuk memimpin DPR.

"Jangan sampai kader yang diusung bermasalah, sehingga membuat DPR kehilangan legitimasinya. Bisa semakin hancur DPR nantinya," kata Ucok.

Menurut dia, Novanto sudah berkali-kali dimintai keterangan oleh KPK terkait sejumlah kasus korupsi, seperti kasus e-KTP, PON di Riau yang melibatkan Gubernur Rusli Zainal, dan pilkada Jatim yang melibatkan Akil Mochtar.

Ucok mengimbau agar Golkar mengutus kader terbaiknya, bukan yang terbaik dalam hal finansial, tapi juga integritas.

"Kalau kader yang diusung terbebas dari korupsi, maka dipastikan Golkar akan berkontribusi besar bagi pembentukan legislasi, pengawasan pemerintah, dan penyusunan



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X