Golkar Bidik Posisi Ketua DPR 2014-2019

Kompas.com - 19/08/2014, 17:43 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (dua kanan) berbincang dengan sesepuh partai Ginandjar Kartasasmita (dua kiri), Akbar Tandjung (kanan), dan Agung Laksono (kiri) sebelum membuka acara Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta Convention Center, Minggu (18/5/2014). Rapimnas Partai Golkar tersebut nantinya akan menentukan arah koalisi partai dan langkah Golkar jelang Pemilu Presiden Juli mendatang. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (dua kanan) berbincang dengan sesepuh partai Ginandjar Kartasasmita (dua kiri), Akbar Tandjung (kanan), dan Agung Laksono (kiri) sebelum membuka acara Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta Convention Center, Minggu (18/5/2014). Rapimnas Partai Golkar tersebut nantinya akan menentukan arah koalisi partai dan langkah Golkar jelang Pemilu Presiden Juli mendatang.
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Golkar tengah membidik agar kadernya yang nantinya berada di DPR mendapatkan posisi sebagai ketua DPR periode 2014-2019, seperti Setya Novanto, Fadel Muhammad, Ade Komarudin, dan sejumlah kader lainnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar, Lalu Mara, di Jakarta, Selasa menjelaskan mereka sangat mungkin berkompetisi memperebutkan kursi ketua DPR, namun nantinya harus melalui proses.

"Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, nantinya akan ikut mempertimbangkan siapa yang layak meraih posisi itu," katanya.

Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan ormas pendiri Golkar, Musyawarah Kerja dan Gotong Royong (MKGR), Zainal Bintang, memaparkan Setya Novanto yang kini Bendahara Umum DPP Partai Golkar dikabarkan mendapat restu dari Ical untuk maju menjadi ketua DPR.


"Novanto dikenal sangat loyal menjalankan berbagai kebijakan partai. Novanto sangat dekat dengan Ical," tuturnya.

Koordinator investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafy menjelaskan Golkar harus hati-hati mengusung kader untuk memimpin DPR.

"Jangan sampai kader yang diusung bermasalah, sehingga membuat DPR kehilangan legitimasinya. Bisa semakin hancur DPR nantinya," kata Ucok.

Menurut dia, Novanto sudah berkali-kali dimintai keterangan oleh KPK terkait sejumlah kasus korupsi, seperti kasus e-KTP, PON di Riau yang melibatkan Gubernur Rusli Zainal, dan pilkada Jatim yang melibatkan Akil Mochtar.

Ucok mengimbau agar Golkar mengutus kader terbaiknya, bukan yang terbaik dalam hal finansial, tapi juga integritas.

"Kalau kader yang diusung terbebas dari korupsi, maka dipastikan Golkar akan berkontribusi besar bagi pembentukan legislasi, pengawasan pemerintah, dan penyusunan

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X