Usai Putusan MK, Kubu Jokowi-JK Ingin Rekonsiliasi Berjalan

Kompas.com - 19/08/2014, 17:38 WIB
Capres dari poros Gerindra, Prabowo Subianto berbincang dengan capres dari poros PDIP, Jokowi-JK saat acara pengundian dan penetapan nomor urut untuk pemilihan presiden Juli mendatang di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014). Pada pengundian ini, pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan nomor urut satu sedangkan Jokowi-JK nomor urut dua. TRIBUNNEWS/HERUDINCapres dari poros Gerindra, Prabowo Subianto berbincang dengan capres dari poros PDIP, Jokowi-JK saat acara pengundian dan penetapan nomor urut untuk pemilihan presiden Juli mendatang di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014). Pada pengundian ini, pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan nomor urut satu sedangkan Jokowi-JK nomor urut dua.
Penulis Febrian
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kubu dari pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan berusaha menciptakan suasana rekonsiliasi pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pda 21 Agustus mendatang.

Menurut Hasto, upaya ini akan dilakukan dengan tidak melakukan euforia ataupun pengerahan massa pada hari tersebut.

"Suasana rekonsiliasi kami bangun dengan tidak menanggapi secara berlebihan (hasil putusan MK), tidak ada euforia di situ, tidak ada pengerahan massa," kata Hasto saat ditemui di Kantor Transisi Jokowi-Jk di Jalan Situbondo No. 10 Menteng Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2014).

Hasto menilai pentingnya upaya rekonsiliasi karena kubu Jokowi-JK juga menganggap Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa sebagai putra terbaik bangsa yang turut memberi peran bagi Indonesia yang lebih baik ke depan.

Hasto juga menegaskan apapun yang diputuskan oleh MK nanti, pihaknya akan tunduk pada mekanisme hukum yang berlaku. Meski begitu, Hasto berharap MK mengambil keputusan dengan berpedoman kepada aspirasi rakyat yang sudah diberikan pada 9 Juli di mana suara terbanyak diperoleh oleh pasangan Jokowi-JK.

Bila membandingkan dengan gugatan PHPU yang diajukan saat usai Pilpres 2009, Hasto menyebut pihaknya sudah mempelajari dalil-dalil hukum dalam memutuskan PHPU. Hal itu mempertegas keyakinan Hasto bawa MK akan megambil keputusa sesi dengan hasil yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

"Hal teknis mengenai penyelenggaraan Pemilu  tentu akan menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan," ucap Hasto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X