PDI Perjuangan Fokus ke Gugatan UU MD3

Kompas.com - 19/08/2014, 15:29 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani usai mencoblos indra/Kompas.comKetua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani usai mencoblos
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan saat ini partainya belum membicarakan nama-nama yang akan dicalonkan menjadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Partai banteng, kata Puan, masih fokus untuk memenangkan gugatan atas Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi.

"Saat ini saya sering sekali berbicara dengan Bu Mega, ketua umum, (tapi) kita belum berbicara mengenai hal tersebut, karena buat kami adalah bagaimana mengembalikan hak kami pemenang pemilu untuk menjadi Ketua DPR lewat judicial review UU MD3," ujar Puan di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Saat ini, jelas Puan, PDI-P tengah memperjuangkan uji materi UU MD 3 terkait hak pemenang pemilu.

Sebelumnya, ujar Puan, pada 2004 dan 2009 PDI-P mendukung Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu menjadi pimpinan di DPR. "Karena memang suara rakyat diberikan kepada partai itu. Jadi kami melihat bahwa perwakilan suara rakyat di DPR dan MPR mempunyai hak untuk menjadi ketua di lembaga legislatif," katanya.

Jika kemudian melalui revisi UU MD 3 yang disahkan 8 Juli 2014 lalu pimpinan DPR ditentukan melalui voting, kata Puan, hak rakyat yang diberikan melalui partai koalisi akan digantikan oleh suara anggota DPR di legislatif.

"Itu yang menjadikan konsen kami dengan gugatan kami berkaitan dengan UU MD 3 ke MK. Jadi bukan siapa yang akan kami calonkan atau siapa yang kami dudukkan jadi ketua DPR tapi ini hak pemenang Pileg," tegasnya.

Selain PDI-P sejumlah pihak lain juga mengajukan gugatan UU MD 3 ke MK yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Lembaga Bantuan Hukum ( LBH) Jakarta.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X