Kompas.com - 18/08/2014, 20:45 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho

Oleh: A Haryo Damardono

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Indonesia diajak untuk mewaspadai amandemen konstitusi lanjutan, yang akan disebut sebagai reformasi gelombang kedua. Upaya untuk mewaspadai amandemen itu dibutuhkan supaya landasan dalam kehidupan bernegara tidak berubah.

Demikian disebutkan oleh pakar hukum Profesor Dimyati Hartono dalam simposium tentang konstitusi yang diselenggarakan oleh Koalisi Nusantara Bersatu di Gedung Nusantara V MPR, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Selama masa reformasi, setidaknya telah empat kali amandemen UUD 1945. Dimyati pun telah mencegah amandemen lanjutan, bahkan telah mencanangkan gerakan restorasi amandemen konstitusi.

Dimyati bersikeras bahwa amandemen konstitusi selama masa reformasi adalah hasil dari konspirasi internasional. "Dari dulu ketika saya masih menjadi anggota MPR, sudah jelas ada gerakan dari The Anglo Saxon global kapitalis. Dulu sudah saya tolak, tetapi ada gerakan kuat untuk mengubah konstitusi," ungkapnya.

Dimyati menjelaskan, setidaknya ada tiga arus reformasi utama. Pertama, reformasi hukum, reformasi demokrasi, dan reformasi konstitusi.

"Reformasi hukum, misalnya, mengubah kekuasaan dari tangan rakyat ke reformasi hukum. Pendirian Mahkamah Konstitusi (MK), misalnya, memperlihatkan hal itu. Meski disusun oleh DPR, sebagai representasi kekuasaan rakyat, undang-undang dapat dibatalkan oleh MK," paparnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Reformasi demokrasi diawali dengan menunjukkan bahwa musyawarah mufakat itu sudah kuno. "Jadi, dibuatkan aturan bahwa one man one vote. Kita pun lupa bahwa direct election itu paham liberalisme dan kapitalisasi," tutur Dimyati.

Reformasi terhadap konstitusi adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh Dimyati. Motif dari reformasi konstitusi, kata Dimyati, adalah demi kepentingan ekonomi dari sekelompok investor asing.

"Untuk melawannya tidak lagi harus turun ke lapangan, tetapi harus dilawan dari gedung MPR/DPR ini. Perlawanannya tidak lagi dengan senjata, tetapi dengan otak," ujarnya.

Dia menegaskan, upaya untuk melawan amandemen konstitusi juga harus didukung oleh konsep yang jelas.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto menegaskan dukungannya untuk kembali kepada UUD 1945 sesuai naskah asli. "Itu sudah jadi sikap kami beserta teman-teman yang sepaham. Namun, memang harus disatukan dengan langkah yang sama," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

Nasional
Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

BrandzView
Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Nasional
Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Nasional
Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Nasional
Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Nasional
UPDATE 8 Desember: 378.197 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,09 Persen

UPDATE 8 Desember: 378.197 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 8 Desember: Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

UPDATE 8 Desember: Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

Nasional
Eijkman: Belum Ada Laboratorium WGS yang Laporkan Varian Omicron

Eijkman: Belum Ada Laboratorium WGS yang Laporkan Varian Omicron

Nasional
KSP: 4 Orang di Kabupaten Bekasi Terinfeksi Varian Delta, Bukan Omicron

KSP: 4 Orang di Kabupaten Bekasi Terinfeksi Varian Delta, Bukan Omicron

Nasional
UPDATE 8 Desember: Ada 5.861 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Desember: Ada 5.861 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Desember: Bertambah 351, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.109.068

UPDATE 8 Desember: Bertambah 351, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.109.068

Nasional
UPDATE 8 Desember: Ada 5.363 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Desember: Ada 5.363 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Desember 2021: Bertambah 16, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Kini 143.909

UPDATE 8 Desember 2021: Bertambah 16, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Kini 143.909

Nasional
UPDATE: Bertambah 264, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.340

UPDATE: Bertambah 264, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.340

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.