Saksi: Uang Nazaruddin Mengalir ke DPR, Kemenhub, Kemenakertrans, Kemenkes, hingga BPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, mengungkapkan aliran dana ke luar perusahaan yang tercatat sepanjang 2010. Menurut Yulianis, aliran dana perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhamamd Nazaruddin, itu ada yang mengalir ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sejumlah kementerian, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mulanya, Yulianis ditanya terdakwa kasus Hambalang, Anas Urbaningrum, apakah ada uang Grup Permai yang mengalir kepada Anas sepanjang 2010.

"Tidak ada," jawab Yulianis saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi Hambalang yang menjerat Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (18/8/2014).

Dia lalu membacakan di hadapan majelis hakim catatan aliran dana Grup Permai. "Ini yang jumlahnya besar-besar saja, ya," sambung Yulianis.

Dia mengatakan, ada uang Rp 2,8 miliar sebagai dukungan untuk Kementerian Perhubungan pada 25 Mei 2010. Uang tersebut ada yang diberikan kepada seseorang di Kemenhub yang dipanggil "Pak Gambir".

"Ada untuk tanggal 25 Mei untuk support Dephub Rp 2,8 miliar, yang besar-besar saja Pak. Kalau kita nyebutnya 'Pak Gambir', support untuk Gambir 500.000 dollar AS, tanggal 25 Mei," tutur Yulianis.

Aliran dana dari Grup Permai kembali mengalir untuk "Pak Gambir" pada 9 Juni 2010 sebesar 500.000 dollar AS. Atas pernyataan Yulianis ini, hakim Haswandi menanyakan siapa yang dimaksud dengan "Pak Gambir".

Menurut Yulianis, oknum Kemenhub itu dipanggil "Pak Gambir" karena berkantor di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.

"Pak Gambir sebutan kita, tetapi untuk Dephub, kita sebut 'Pak Gambir', kantornya di Gambir," ujar dia.

Yulianis juga menyebutkan adanya aliran dana Grup Permai ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp 800 juta, serta ke Kementerian Kesehatan sebanyak 100.000 dollar AS pada 11 Oktober 2010. Namun, dia tidak menyebut terkait apa uang itu diberikan kepada tiga kementerian tersebut.

Selain mengalir ke tiga kementerian itu, Yulianis mengungkapkan adanya uang Grup Permai yang mengalir ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 100 juta. Ada juga uang untuk Kejaksaan Tinggi Meragawa senilai Rp 200 juta.

Selanjutnya pada 29 Juni 2010, Grup Permai tercatat mengeluarkan uang untuk Komisi III DPR sebesar Rp 1,5 miliar. Ada juga pengeluaran uang sebesar Rp 4 miliar untuk Komisi X DPR, di antaranya untuk Angelina Sondakh dan I Wayan Koster.

"14 Oktober untuk Mbak Angie dan Wayan lagi 300.000 dollar AS dan 200.000 dollar AS," kata Yulianis.

Bukan hanya itu, Grup Permai kembali mengeluarkan kas untuk Angelina pada 17 Oktober sebesar 400.000 dollar AS. Selain Angelina dan Koster, menurut Yulianis, Grup Permai mengeluarkan dana dua kali sebesar 50.000 dollar AS dan 50.000 dollar AS untuk anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Tamsil Linrung pada 11 Oktober.

"Ada 100 juta untuk LSM (lembaga swadaya masyarakat)" ucap Yulianis.

Dalam kasus Hambalang, Anas didakwa menerima pemberian hadiah atau janji dan melakukan pencucian uang. Menurut jaksa, mulanya Anas berkeinginan menjadi calon presiden RI sehingga berupaya mengumpulkan dana. Untuk mewujudkan keinginannya itu, Anas bergabung dengan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya dan mengumpulkan dana.

Dalam upaya mengumpulkan dana, menurut jaksa, Anas dan Nazar bergabung dalam perusahaan Grup Permai. Dalam dakwaan, Anas disebut telah mengeluarkan dana senilai Rp 116,525 miliar dan 5,261 juta dollar Amerika Serikat untuk keperluan pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Uang itu berasal dari penerimaan Anas terkait pengurusan proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), proyek di perguruan tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), dan proyek lain yang dibiayai APBN yang didapat dari Grup Permai.