Visi Maritim Presiden Terpilih

Kompas.com - 18/08/2014, 10:23 WIB
KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Presiden terpilih Joko Widodo (tengah) hadir di tengah-tengah relawan yang berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).


Oleh: Darmawan

KOMPAS.com - Sesaat setelah ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum, Joko Widodo-Jusuf Kalla menyampaikan pidato kemenangan di atas pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa. Kapalnya bernama Hati Buana Setia. Konon sebagai ungkapan hati (tekad) yang memiliki alasan fundamental membangun identitas sebagai negara maritim.

Selebrasi ini tak sekadar unik, tetapi juga mencipta harapan sekaligus menimbulkan pertanyaan: seberapa jauh kemampuan Jokowi-JK dapat membangun negara maritim dalam lima tahun ke depan?

Ciri negara maritim antara lain memiliki kemampuan mengelola laut sebagai sumber kesejahteraan bangsa dan menjadi poros perdagangan dunia. Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia. Namun, sejauh ini isu negara maritim selalu digulirkan sebatas jargon dalam setiap kampanye dan seminar, tanpa ada strategi aktualisasi pada kebijakan-kebijakan strategis. Seterusnya menguap tiada beritanya ketika menemui momentum implementasi karena tidak adanya imajinasi maritim dalam perspektif kepemimpinan nasional kita. Maritim seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai spektrum geografis negara kepulauan, tetapi juga identitas bangsa berbudaya maritim yang dinamis, yang dapat membangun bangsanya di atas kaki sendiri berdasarkan anugerah sumber daya yang dimiliki.


Jika tekad Jokowi-JK menjadikan Indonesia poros maritim dunia dapat diimplementasikan secara nyata, ini berarti terobosan strategis dalam pembangunan nasional. Juga dapat dimaknai membangkitkan kembali pudarnya mental budaya maritim dalam masyarakat Indonesia.

Selama ini, belum tergarapnya ekonomi kelautan secara optimal dan rawannya wilayah laut Indonesia dari berbagai tindak kriminal dan pelanggaran kedaulatan tak terlepas dari belum dijadikannya pembangunan kelautan sebagai mainstream dalam pembangunan nasional. Ini sebagai akibat budaya maritim kita telah tergerus oleh budaya kontinental-agraris. Oleh karena itu, kepemimpinan nasional yang baru (DPR, DPD, dan presiden, hasil Pileg dan Pilpres 2014) harus mempunyai dorongan politik kuat untuk mengubah orientasi pembangunan dari land base oriented menjadi archipelagic base oriented.

Jokowi-JK semestinya mempunyai kebijakan kelautan yang jelas, bervisi ke depan, dan berwawasan global. Keunggulan komparatif sebagai negara kepulauan harus dibangun dan dimanfaatkan sesuai dengan kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah dan kepentingan nasional. Ini adalah tantangan besar karena implementasi mewujudkannya tidak sekadar berdasarkan tekad seorang presiden terpilih, tetapi juga harus didukung oleh kemauan politik DPR/DPD, gubernur, dan bupati. Masalahnya tidak sekadar membangun pelabuhan-pelabuhan, industri perkapalan, atau meningkatkan kemampuan tangkap para nelayan secara fisik, tetapi juga menyangkut peraturan dan perundang-undangan yang selama ini tumpang tindih, ego sektoral, dan menyangkut mata rantai simpul pertumbuhan ekonomi dari darat, pesisir, hingga laut lepas.

Tantangan ke depan

Adagium bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia harus dimaknai sebagai tekad Jokowi-JK menuntaskan jati diri bangsa sebagai penghuni negara kepulauan untuk keluar dari paradigma kontinental-agraris ke arah paradigma maritim yang rasional dan berwawasan global demi kesejahteraan rakyat. Upaya pembangunan berorientasi maritim sebenarnya sudah dimulai sejak Bung Karno dengan adanya Deklarasi Djoeanda 1957 dan munculnya konsep Wawasan Nusantara.

Kemudian, pada era Soeharto, Indonesia memperoleh pengakuan internasional tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 82). Dilanjutkan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid melalui komitmen pembangunan kelautan dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan serta dikembangkannya Dewan Kelautan Indonesia. Semua itu menunjukkan gambaran fundamental pembangunan berorientasi maritim, tetapi belum memberikan hasil signifikan bagi kesejahteraan rakyat.

Bahkan, pada era Reformasi saat ini, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, pemerintah telah membuat kebijakan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Di antaranya dengan kembali memantapkan budaya bahari dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014. Salah satu prestasi implementasinya adalah pemberlakuan asas cabotage yang berdampak signifikan dalam sistem pelayaran nasional. Namun, dalam persepsi kewilayahan dan kultur maritim masih tumbuh kerancuan identitas karena yang terbangun kemudian adalah sebagai bangsa agraris.

Paradigma masyarakat tentang laut cenderung berbeda dengan realitas sehingga arah kebijakan pembangunan lebih condong seolah kelautan menjadi sektor pinggiran (peripheral sector). Kehadiran proyek Jembatan Selat Sunda, misalnya, mencerminkan nalar daratan masih kuat. Penyebutan Indonesia sebagai negara maritim dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional menjadi hambar. Sejarawan AB Lapian dalam risetnya, Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut (2009), menyatakan bahwa Indonesia disatukan oleh laut, bukan dipisahkan oleh laut. Laut merupakan jembatan dan jalan raya (tol) yang menyatukan wilayah-wilayah dan pulau-pulau yang jumlahnya lebih dari 17.800 di negeri ini. Dengan demikian, mental budaya maritim menjadi identitas manusia Indonesia seutuhnya, yang menyatu dengan laut, bukan direduksi oleh nalar daratan.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorLaksono Hari Wiwoho
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Nasional
Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Nasional
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Close Ads X