Komnas HAM Nilai DPKTb Jamin Hak Warga untuk Memilih

Kompas.com - 15/08/2014, 20:14 WIB
Ketua Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM Komnas HAM Natalius Pigai KOMPAS.com/Sandro GatraKetua Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM Komnas HAM Natalius Pigai
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai ikut menanggapi dalil hukum tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengenai daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) yang dianggap melanggar aturan pemilihan umum. Menurut Natalius, pendapat tim hukum Prabowo-Hatta keliru karena DPKTb terbukti menjamin semua warga negara Indonesia memberikan hak pilihnya.

Natalius menjelaskan, DPKTb merupakan upaya memperlebar akses pada warga negara yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Pelebaran akses itu juga merupakan salah satu permintaan Komnas HAM pada penyelenggara pemilu.

"Untuk memenuhi hak konstitusional warga negara dalam memilih atau right to vote," kata Natalius, dalam pernyataan tertulis, Jumat (15/8/2014).

Natalius melanjutkan, DPKTb juga bermanfaat karena terbukti mengakomodir kelompok masyarakat di posisi yang terbatas. Misalnya seperti penyandang disabilitas, pasien di rumah sakit, para tahanan kepolisian, warga yang sedang dalam perjalanan, warga lanjut usia dan lainnya.

Permintaan Komnas HAM tersebut, kata Natalius, merupakan salah satu bentuk pengawasan pada hak pelaksanaan pemilu berlandaskan instrumen hukum HAM nasional dan internasional. Komnas HAM juga ia sebut telah melakukan koordinasi terkait DPKTb dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"DPKTb tidak bisa dijadikan dalil atau alasan manipulasi sistemik. Oleh karena itu kami minta MK menolak dalil tersebut karena DPKTb sah secara hukum," ujarnya.

Untuk diketahui, DPKTb merupakan satu masalah yang banyak diungkapkan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Hatta. Sejumlah saksi fakta Prabowo-Hatta membeberkan DPKTb di beberapa wilayah yang dianggap bermasalah. Selain itu, saksi ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Hatta juga memberikan pendapatnya tentang DPKTb yang dinilai inkonstitusional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Nasional
Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Nasional
Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Nasional
Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Nasional
Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Nasional
Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Nasional
Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Nasional
KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

Nasional
MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

Nasional
4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

Nasional
Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Nasional
Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.