JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nusyirwan Soejono, menilai struktur Rancangan APBN 2015 yang baru disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menimbulkan banyak masalah terhadap pemerintahan baru mendatang.
"Sempitnya ruang gerak fiskal-moneter dalam RAPBN 2015 menjadi kendala utama pemerintahan baru," kata Nusyirwan usai sidang DPR dan DPD sesi II untuk pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2015 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2014) sore.
Menurut Nusyirwan, meskipun penyusunan RAPBN 2015 masih bersifat baseline, tetap saja pemerintahan baru akan mengalami kesulitan untuk mewujudkan program-program utamanya bila rancangan itu tetap diteruskan. Dia mencontohkan, RAPBN 2015 mengandung beban besar yakni subsidi energi Rp363,5 triliun dan pembayaran bunga utang Rp154 triliun.
"Ini adalah problem yang dihibahkan kepada Pemerintahan baru nanti," tambahnya.
Oleh karena itu, menurut dia, RAPBN 2015 perlu diperbaiki dengan melaksanakan penajaman atau prioritas program. Selain itu, harus dilakukan upaya-upaya mengurangi hambatan koordinasi dan lamanya pengambilan keputusan.
"Dengan begitu, akan diperoleh efisiensi biaya dan waktu yang akhirnya menghasilkan program yang berkualitas," ujar anggota Komisi V DPR itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.