Persepi: Pemilik Lembaga Survei Tak Profesional Harus Dihukum

Kompas.com - 14/08/2014, 17:41 WIB
Hamdi Muluk KOMPAS.com/Indra AkuntonoHamdi Muluk
Penulis Jessi Carina
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk mengatakan, lembaga survei yang melakukan penipuan publik mengenai hasil quick count atau hitung cepat tidak cukup hanya dibubarkan sebagai hukuman kesalahannya.

"Pembubaran pun tak cukup. Jika dibubarkan, orangnya bisa bikin lagi. Pembubaran enggak cukup. Orang-orang yang membuat quick count palsu ini harus dihukum," ujar Hamdi Muluk di Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Hamdi mengatakan, Persepi sudah terlebih dahulu melakukan investigasi ilmiah dengan melakukan audit terhadap lembaga-lembaga survei. Hasil investigasi ilmiah tersebut dapat digunakan polisi untuk mengambil langkah ke depan.

Saat audit, ada dua lembaga survei yang tidak bersedia hadir. Menurut Hamdi, hal ini bisa diselidiki polisi.

"Ada lembaga yang tak mau datang. Nah, ini harus dikejar lagi. Apa yang kamu sembunyikan?" ujarnya.

Hamdi berharap penyidik dapat berlaku objektif dalam kasus ini. Dirinya tidak ingin proses ilmiah seperti quick count ini nantinya terus dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Masyarakat harus memiliki keyakinan bahwa proses hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei dapat dipercaya.

Dengan demikian, dirinya tidak ingin ada lembaga survei yang tidak profesional melakukan quick count ini. Hal itu, menurutnya, sudah masuk ke ranah pidana dan polisi harus tegas.

"Ke depannya, kita tidak ingin ada lembaga yang tidak profesional dan tidak berintegritas melakukan tugas penting ini," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X