Persepi: Pemilik Lembaga Survei Tak Profesional Harus Dihukum

Kompas.com - 14/08/2014, 17:41 WIB
Hamdi Muluk KOMPAS.com/Indra AkuntonoHamdi Muluk
Penulis Jessi Carina
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk mengatakan, lembaga survei yang melakukan penipuan publik mengenai hasil quick count atau hitung cepat tidak cukup hanya dibubarkan sebagai hukuman kesalahannya.

"Pembubaran pun tak cukup. Jika dibubarkan, orangnya bisa bikin lagi. Pembubaran enggak cukup. Orang-orang yang membuat quick count palsu ini harus dihukum," ujar Hamdi Muluk di Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Hamdi mengatakan, Persepi sudah terlebih dahulu melakukan investigasi ilmiah dengan melakukan audit terhadap lembaga-lembaga survei. Hasil investigasi ilmiah tersebut dapat digunakan polisi untuk mengambil langkah ke depan.

Saat audit, ada dua lembaga survei yang tidak bersedia hadir. Menurut Hamdi, hal ini bisa diselidiki polisi.

"Ada lembaga yang tak mau datang. Nah, ini harus dikejar lagi. Apa yang kamu sembunyikan?" ujarnya.

Hamdi berharap penyidik dapat berlaku objektif dalam kasus ini. Dirinya tidak ingin proses ilmiah seperti quick count ini nantinya terus dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Masyarakat harus memiliki keyakinan bahwa proses hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei dapat dipercaya.

Dengan demikian, dirinya tidak ingin ada lembaga survei yang tidak profesional melakukan quick count ini. Hal itu, menurutnya, sudah masuk ke ranah pidana dan polisi harus tegas.

"Ke depannya, kita tidak ingin ada lembaga yang tidak profesional dan tidak berintegritas melakukan tugas penting ini," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X