Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arsitektur Kabinet Jokowi-JK Diserahkan 15 September

Kompas.com - 14/08/2014, 17:36 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kelompok kerja (pokja) presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla akan memberikan draf hasil kerja mereka kepada Jokowi pada 15 September mendatang. Deputi Tim Transisi Andi Widjayanto mengatakan, salah satu draf yang akan diberikan kepada Jokowi adalah arsitektur kabinet yang efektif untuk menjalankan pemerintahan Jokowi-JK selama periode 2014-2019. 

"Tugas kami 15 September itu memberikan opsi-opsi arsitektur kabinet kepada Jokowi. Di situ akan kami rekomendasikan arsitektur kabinet yang efektif dijalankan," kata Andi di Kantor Transisi di Jalan Situbondo No 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2014).

Andi menjabarkan, tahapan-tahapan kerja dari pokja Jokowi-JK dimulai dari pembahasan substansi dari akar permasalahan pemerintahan sekarang yang meliputi lembaga kepresidenan, lembaga kabinet, hingga menakar masalah teknokratik birokrasi di Indonesia.

Tahapan ini akan dilakukan pokja hingga 28 Agustus. Pada awal September, kata Andi, pokja akan mulai mengutak-atik anggaran yang dibutuhkan. Juga akan dibahas substansi dari perampingan kabinet, peleburan kabinet, atau kemungkinan adanya kementerian baru.

"Dari konsekuensi-konsekuensi ini, anggarannya itu juga akan dihitung," ucap Andi. Andi mengaku tak mengetahui apakah Jokowi akan melakukan perampingan kabinet atau tidak. Timnya hanya berusaha mendesain arsitektur kabinet. "Bisa saja 34 menteri, bisa dikurangi, tidak ditargetkan jadi berapa," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Hasto Dibelit 2 Perkara Hukum | UU KIA dan Angin Segar Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan

[POPULER NASIONAL] Hasto Dibelit 2 Perkara Hukum | UU KIA dan Angin Segar Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Tanggal 9 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Nasional
Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Nasional
Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Nasional
Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Nasional
Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com