Bawaslu Berdalih Sudah Verifikasi Data Prabowo Soal Ketua HKTI

Kompas.com - 13/08/2014, 21:36 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. DEYTRI ROBEKKA ARITONANGKetua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad membantah laporan anggota Tim Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla, Sigop Tambunan, yang menilai Bawaslu tidak melakukan verifikasi kebenaran riwayat yang disampaikan oleh capres Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

"Bawaslu meneliti, terkait laporan tersebut, Bawaslu telah mengundang pihak terkait untuk dimintai keterangan," ujar Muhammad saat sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2014).

Pihak terkait yang dipanggil Bawaslu, kata Muhammad, adalah Sekretaris Tim Kampanye Prabowo-Hatta, Fadli Zon. Fadli telah memberikan klarifikasi kepada Bawaslu, tentang jabatan Prabowo sebagai Ketua Umum HKTI.

"Ini adalah penegasan, bahwa apa yang dituduhkan oleh pelapor bahwa Bawaslu tidak pernah mengundang tertuduh itu terbantah," kata Muhammad.

Terkait tuduhan Sigop pada Bawaslu yang tidak mengumumkan status laporan, Muhammad menjelaskan, hal tersebut tidak wajib disampaikan secara tertulis.

"Setelah kita putuskan, wajib mengumumkan di sekretariat tetapi tidak wajib menyampaikan tertulis dengan surat pada pelapor," jelas Muhammad.

Meski begitu, ia mempersilakan Sigop untuk meminta keterangan tertulis ke Bawaslu. Muhammad pun dengan senang hati akan memberikan surat tersebut.

Untuk diketahui, Anggota Tim Kampanye Jokowi-Jk, Sigop Tambunan, melaporkan Bawaslu ke DKPP, pada 9 Juni 2014. Sigop merasa belum memperoleh perkembangan penanganan pelaporannya. Bawaslu tidak melakukan verifikasi kebenaran data yang diajukan Prabowo sebagai Ketua Umum HKTI Periode 2010-2014. Menurut dia, Ketua Umum HKTI saat ini adalah dr. Oesman Sapta.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hingga 2022, Kemendes PDTT Targetkan Pendirian 5.300 Lembaga Keuangan Desa

Hingga 2022, Kemendes PDTT Targetkan Pendirian 5.300 Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Muhammadiyah: Presiden Buka Peluang Revisi Materi UU Cipta Kerja

Muhammadiyah: Presiden Buka Peluang Revisi Materi UU Cipta Kerja

Nasional
Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Nasional
Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Nasional
Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Nasional
Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Nasional
Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Nasional
Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Nasional
Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Nasional
Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Nasional
Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Nasional
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Nasional
JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X