Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Sebut Sikapnya Cerminan AD/ART Partai Golkar

Kompas.com - 12/08/2014, 18:06 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya menyebut sikapnya yang berbeda dengan keputusan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie karena mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

"Ini bukan semata-mata keinginan kami, kepentingan kami, atau bahkan berambisi dapat kursi menteri di kabinet. Ini berdasarkan perintah AD/ART," sebut Agung dalam sebuah wawancara dengan KompasTV, Selasa (12/8/2014).

Diberitakan sebelumnya, Agung Laksono kerap menilai Partai Golkar sebaiknya masuk dalam koalisi dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla jika pasangan tersebut dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2014.

Selain itu, Agung dan politisi Golkar lainnya juga mendorong munas digelar tahun 2014 mengacu anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai bahwa masa jabatan ketum selama lima tahun. Namun, berdasarkan rekomendasi munas 2009, munas selanjutnya digelar 2016.

Forum munas dianggap penting lantaran akan menentukan arah koalisi Golkar lima tahun mendatang, apakah tetap dalam Koalisi Merah Putih atau mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sementara itu, Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengingatkan keputusan partai adalah Munas diadakan pada tahun 2015 dan Golkar ikut dalam Koalisi Merah Putih secara permanen. Ia pun meminta semua pihak, termasuk kader dan pengurus, tunduk pada keputusan tersebut.

Baca juga:

Kabar Pemecatan Agung Laksono, Aburizal Sebut Semua Harus Tunduk

Aburizal Sebut Golkar Akan Berada di Luar Pemerintahan jika Jokowi Menang

Agung Laksono Merasa Masih Waketum Golkar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com