Kompas.com - 12/08/2014, 17:29 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Joko Ariyanto, mengadukan buruknya kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Tangerang Selatan pada majelis hakim konstitusi. Aduan itu disampaikan Joko dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Joko mengatakan, dirinya merupakan saksi mandat Prabowo-Hatta dalam proses rekapitulasi di tingkat KPUD Tangsel. Menurut dia, KPUD Tangsel tidak menjalankan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk membuka kotak suara guna mencermati jumlah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb).

"Rekomendasi itu tak dijalankan oleh KPUD Tangsel yang dikeluarkan pada 17 Juli 2014 terkait DPKTb," kata Joko dalam persidangan tersebut.

Joko mengatakan telah mengajukan keberatan atas proses rekapitulasi suara oleh KPUD Tangsel yang menolak membuka kotak suara untuk mencermati data DPKTb. Ia mengklaim, data mengenai DPKTb yang ditemukannya sama persis dengan data DPKTb yang dimiliki oleh panwaslu, yakni sekitar 45.000 orang.

"Ternyata temuan kami sama dengan data DPKTb Panwaslu. Katanya (KPUD) mau buka saat pleno, tapi tak pernah dilakukan sampai akhir," ujarnya.

Ia mengatakan, dalam menanggapi protes kubu Prabowo-Hatta, KPUD Tangsel hanya memerintahkan agar keberatan tersebut ditulis di formulir keberatan. Joko mengaku terus melakukan penolakan karena rekomendasi Panwaslu adalah meminta KPUD Tangsel membuka kotak suara.

"Karena jumlah DPKTb di tiap TPS dianggap tidak wajar. Jumlahnya mencapai 50 DPKTb di tiap TPS," ucapnya.

Joko menyampaikan, daftar pemilih tetap (DPT) Tangsel mencapai 959.146 orang, daftar pemilih tambahan (DPTb) 7.626 orang, dan DPKTb mencapai 45.502. Di Tangsel, kata Joko, pasangan Prabowo-Hatta mendapat 336.141 suara, dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat 359.778 suara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Aturan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Satgas: Hanya Syarat Tes Covid-19 yang Diperketat

Soal Aturan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Satgas: Hanya Syarat Tes Covid-19 yang Diperketat

Nasional
BMKG: Tren Gempa Bumi di Indonesia Meningkat pada Tahun 2021

BMKG: Tren Gempa Bumi di Indonesia Meningkat pada Tahun 2021

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tiga Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tiga Saksi

Nasional
Indonesia Batasi Penerbangan dari India, Jalur Reguler Ditiadakan

Indonesia Batasi Penerbangan dari India, Jalur Reguler Ditiadakan

Nasional
Menkes: 12 WNA Asal India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Menkes: 12 WNA Asal India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Dirjen Imigrasi Jelaskan Kronologi WN India Masuk RI Saat Kasus Covid-19 Tinggi

Dirjen Imigrasi Jelaskan Kronologi WN India Masuk RI Saat Kasus Covid-19 Tinggi

Nasional
TNI Maksimalkan Pencarian KRI Nanggala Sebelum Cadangan Oksigen Habis Sabtu Besok

TNI Maksimalkan Pencarian KRI Nanggala Sebelum Cadangan Oksigen Habis Sabtu Besok

Nasional
BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

Nasional
Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Nasional
Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Nasional
Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Nasional
Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Nasional
WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

Nasional
Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Nasional
Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X