Kompas.com - 12/08/2014, 16:27 WIB
Saksi Prabowo-Hatta, Ahmad Baskam, memberikan kesaksian dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (12/8/2014). KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOSaksi Prabowo-Hatta, Ahmad Baskam, memberikan kesaksian dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (12/8/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Ahmad Baskam, menyampaikan masalah tentang jumlah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di Provinsi Sulawesi Selatan. Masalah tersebut disampaikan ke majelis hakim konstitusi karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan tidak pernah membuka data tersebut hingga saat ini.

Baskam mengatakan, proses rekapitulasi di Sulawesi Selatan digelar pada 18-19 Juli 2014. Saat proses rekapitulasi memasuki hari kedua, Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Muhammad hadir di lokasi dan meminta masalah DPKTb diselesaikan agar tidak sampai ke persidangan di Mahkamah Konstitusi.

"Karena data DPKTb itu tidak pernah diberikan dan kami sampaikan di formulir keberatan saat proses rekapitulasi di Provinsi Sulsel," kata Baskam dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung MK, Jakarta, Selasa (12/8/2014) siang.

Dalam catatannya, kata Baskam, jumlah daftar pemilih tetap di Sulawesi Selatan sebanyak  6.426.837 orang. Adapun jumlah daftar pemilih tambahan (DPTb) mencapai 10.473 orang dan DPKTb sebanyak 85.196 orang. Dari jumlah tersebut, pemilih di Sulawesi Selatan yang menggunakan hak pilihnya mencapai 4.274.615 orang dengan jumlah suara sah 4.251.883 orang dan suara tidak sah mencapai 22.732 orang.

Baskam mengungkapkan, data mengenai DPKTb diperlukan untuk melakukan pencermatan atas identitas pemilih dalam DPKTb. Jumlah DPKTb terbesar di Sulawesi Selatan berada di Makassar, yakni sekitar 45.000 pemilih DPKTb dan Kabupaten Gowa dengan jumlah sekitar 11.000 DPKTb.

Kepada majelis hakim, Baskam menyampaikan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak bersedia membuka data DPKTb dengan alasan datanya masih berada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Meski begitu, halangan tersebut tidak berlaku saat KPU membuka kotak suara untuk mencari bukti persiapan sidang PHPU dan menindaklanjuti surat edaran KPU tentang pembukaan kotak suara.

"Tapi, kenapa pada 23 Juli KPU membuka kotak suara? Katanya untuk bukti PHPU di MK dan sejalan dengan surat KPU," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

Nasional
Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

Nasional
Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Nasional
Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Nasional
Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Nasional
Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Nasional
Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X