Pengacara: Akil dan Rachmat Yasin Protes Jam Besuk Saat Lebaran

Kompas.com - 12/08/2014, 12:46 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar bersaksi dalam sidang Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (24/4/2014). Wawan dan Akil diduga terlibat dalam kasus suap pengurusan beberapa pilkada di MK. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar bersaksi dalam sidang Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (24/4/2014). Wawan dan Akil diduga terlibat dalam kasus suap pengurusan beberapa pilkada di MK.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara mantan Ketua Mahkamah Konstitutsi Akil Mochtar, Adardam Archyar, membantah adanya keributan antara kliennya dan Bupati Bogor Rachmat Yasin di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Adardam, kliennya hanya protes mengenai jam besuk tahanan.

"Bohong, yang benar adalah Pak Akil dan Rachmat Yasin protes kepada KPK karena hari kunjungan keluarga tahanan KPK saat Idul Fitri hanya diberi satu hari. Itu pun hanya dua jam," ujar Adardam saat dihubungi, Selasa (12/8/2014).

Adardam menjelaskan, Akil protes karena di rutan maupun lembaga pemasyarakatan lain, kunjungan keluarga pada hari raya Idul Fitri diberlakukan selama dua hari. Kunjungan keluarga atau kerabat pun lebih lama, yaitu bisa lebih dari setengah hari.

Sementara itu, Rutan KPK hanya memberlakukan satu hari kunjujngan dengan alasan kurangnya petugas atau pengawal tahanan KPK saat perayaan Lebaran pada 28 Juli 2014 lalu. Sejumlah keluarga para tahanan pun kecewa.

"Kalau KPK tidak punya petugas yang cukup untuk mengelola tahanan, seharusnya KPK jangan punya rutan," kata Adardam.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Akil dan Rachmat terlibat keributan terkait pengaturan pembesuk tahanan. Johan menjelaskan, keduanya sempat "perang mulut" sehingga dipisahkan oleh penjaga rutan.

Kepala Rutan KPK akhirnya memberikan sanksi kepada Akil dan Rachmat untuk tidak boleh dibesuk selama satu bulan. Rachmat merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin alih fungsi hutan lindung. Sementara itu, Akil merupakan terpidana kasus suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi. Akil telah divonis hukuman penjara seumur hidup.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Ingatkan Paslon Pilkada Tak Memobilisasi Massa Saat Kampanye

Ketua DPR Ingatkan Paslon Pilkada Tak Memobilisasi Massa Saat Kampanye

Nasional
Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

Nasional
Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Nasional
Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Nasional
Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Nasional
Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Nasional
Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Nasional
Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Nasional
Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Nasional
KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

Nasional
Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Nasional
Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X