Kompas.com - 12/08/2014, 12:46 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar bersaksi dalam sidang Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (24/4/2014). Wawan dan Akil diduga terlibat dalam kasus suap pengurusan beberapa pilkada di MK. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar bersaksi dalam sidang Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (24/4/2014). Wawan dan Akil diduga terlibat dalam kasus suap pengurusan beberapa pilkada di MK.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara mantan Ketua Mahkamah Konstitutsi Akil Mochtar, Adardam Archyar, membantah adanya keributan antara kliennya dan Bupati Bogor Rachmat Yasin di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Adardam, kliennya hanya protes mengenai jam besuk tahanan.

"Bohong, yang benar adalah Pak Akil dan Rachmat Yasin protes kepada KPK karena hari kunjungan keluarga tahanan KPK saat Idul Fitri hanya diberi satu hari. Itu pun hanya dua jam," ujar Adardam saat dihubungi, Selasa (12/8/2014).

Adardam menjelaskan, Akil protes karena di rutan maupun lembaga pemasyarakatan lain, kunjungan keluarga pada hari raya Idul Fitri diberlakukan selama dua hari. Kunjungan keluarga atau kerabat pun lebih lama, yaitu bisa lebih dari setengah hari.

Sementara itu, Rutan KPK hanya memberlakukan satu hari kunjujngan dengan alasan kurangnya petugas atau pengawal tahanan KPK saat perayaan Lebaran pada 28 Juli 2014 lalu. Sejumlah keluarga para tahanan pun kecewa.

"Kalau KPK tidak punya petugas yang cukup untuk mengelola tahanan, seharusnya KPK jangan punya rutan," kata Adardam.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Akil dan Rachmat terlibat keributan terkait pengaturan pembesuk tahanan. Johan menjelaskan, keduanya sempat "perang mulut" sehingga dipisahkan oleh penjaga rutan.

Kepala Rutan KPK akhirnya memberikan sanksi kepada Akil dan Rachmat untuk tidak boleh dibesuk selama satu bulan. Rachmat merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin alih fungsi hutan lindung. Sementara itu, Akil merupakan terpidana kasus suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi. Akil telah divonis hukuman penjara seumur hidup.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Nasional
Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Nasional
PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasional
Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Nasional
Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Nasional
Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Nasional
UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.