Pengacara Prabowo-Hatta Sebut KPU Alami "Moral Panic"

Kompas.com - 11/08/2014, 18:16 WIB
Tim kuasa hukum pihak termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU), Adnan Buyung Nasution (kanan) besama Komisioner KPU Ida Budhati (tengah) menjalani sidang ke-3 perselisihan hasil pemilhan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (11/8/2014). Pasangan Prabowo-Hatta menuntut agar MK membatalkan SK KPU yang menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai pemenang dalam Pilpres 2014. TRIBUNNEWS/DANY PERMANATim kuasa hukum pihak termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU), Adnan Buyung Nasution (kanan) besama Komisioner KPU Ida Budhati (tengah) menjalani sidang ke-3 perselisihan hasil pemilhan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (11/8/2014). Pasangan Prabowo-Hatta menuntut agar MK membatalkan SK KPU yang menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai pemenang dalam Pilpres 2014.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota tim advokat pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Firman Wijaya, menilai Komisi Pemilihan Umum tengah mengalami kepanikan moral atas upaya pembukaan kotak suara yang mereka lakukan beberapa waktu lalu. Kepanikan itu, menurut dia, ditunjukkan dengan sikap Ketua Tim Advokat KPU, Adnan Buyung Nasution, di dalam sidang ketiga Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Mahkamah Konstitusi, Senin (11/8/2014).

"Kita bisa maklumi, itu yang selalu saya katakan sebagai moral panic. Itu ilegality process," kata Firman.

Dalam sidang hari ini, salah seorang anggota tim advokat Prabowo-Hatta sempat bertanya kepada sejumlah saksi yang dihadirkan KPU terkait proses pembukaan kotak suara. Salah seorang saksi ada yang mengatakan bahwa kotak suara dibuka setelah ada surat perintah KPU. Saksi lain menyebutkan, mereka baru membuka kotak suara setelah ada keputusan MK yang memperbolehkan kotak itu dibuka.

Kepada para saksi itu, pengacara Prabowo-Hatta bertanya apakah ada saksi dari kubu pasangan nomor urut 1 yang turut menyaksikan kotak dibuka. Para saksi itu tidak dapat menunjukkan langsung bukti keberadaan saksi Prabowo-Hatta saat pembukaan kotak berlangsung. Pengacara Prabowo-Hatta lantas mengingatkan agar saksi KPU tidak memberikan keterangan palsu karena dapat dipidana. Pernyataan itulah yang pada akhirnya membuat Adnan menyatakan keberatan karena merasa saksi KPU dipotong saat akan memberikan pernyataan.

"Satu fakta yang tidak bisa ditutupi bahwa pembongkaran itu sebelum ada perintah MK. Kalau mekanisme ini saja secara prosedural salah, apalagi secara substansial. Secara a contrario penggunaan alat bukti (KPU) di dalam persidangan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X