Pilpres Selesai, Saatnya Rekonsiliasi

Kompas.com - 11/08/2014, 16:02 WIB
Jajak pendapat Kompas LITBANG KOMPASJajak pendapat Kompas
EditorLaksono Hari Wiwoho

Berbeda dengan gegap gempita klaim kemenangan kedua kubu capres, masyarakat di akar rumput justru mengkhawatirkan munculnya gesekan antarkelompok. Kekhawatiran itu disuarakan tiga dari 10 responden jajak pendapat.

Kekhawatiran terbesar yang disuarakan responden adalah akan terjadinya kerusuhan dan kekacauan jelang pengumuman resmi hasil rekapitulasi suara nasional oleh KPU. Meskipun kekhawatiran itu tidak terbukti, keinginan masyarakat untuk rekonsiliasi sangat diharapkan.

Rekonsiliasi elite buruk

Seusai pengumuman hasil penghitungan suara oleh KPU, hingga saat ini, baik Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK belum pernah bertemu dan berbicara. Keputusan Prabowo Subianto membentuk tim Perjuangan Merah Putih untuk Kebenaran dan Keadilan dan mengajukan gugatan hukum ke MK dipandang oleh publik sebagai salah satu kendala dilakukannya rekonsiliasi.

Dua dari sepuluh responden menyatakan, rekonsiliasi di tingkat elite politik masih buruk. Hanya 15 persen responden yang menyatakan sebaliknya.

Terkait dengan langkah Prabowo mengajukan gugatan ke MK, hanya dua dari 10 responden yang sependapat dengan langkah tersebut dan hanya segelintir (3 persen) responden yang setuju dengan langkah Prabowo sebelumnya yang menarik diri dari proses pilpres.

Lebih dari separuh responden justru berharap kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebaiknya menerima hasil pemilihan presiden yang telah diumumkan KPU.

Betapapun langkah yang dilakukan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 ini dapat dibenarkan secara konstitusi, upaya tersebut justru semakin menguatkan kesan di publik bahwa salah satu kandidat hanya siap menang, tetapi tidak siap kalah.

Sebanyak 24 persen responden menilai proses rekonsiliasi antara calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK lebih buruk dan hanya 19 persen yang menyatakan lebih baik.

Sebenarnya, ajakan rekonsiliasi telah diupayakan Presiden Yudhoyono dengan mengundang keduanya ke Istana Negara sebelum penetapan pemenang pilpres oleh KPU. Untuk upaya ini, hampir seluruh responden memberikan apresiasinya.

Selain itu, publik juga melihat bahwa kubu pemenang pilpres telah ikut berupaya mewujudkan rekonsiliasi. Pidato pertama Jokowi setelah dinyatakan sebagai presiden terpilih oleh KPU dinilai oleh publik sebagai bentuk pendidikan politik yang penting.

Bagaimanapun, proses rekonsiliasi tidak mungkin hanya dilakukan sepihak. Kesediaan kedua pihak untuk menerima hasil Pilpres 2014 yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat nanti oleh MK akan membuktikan sikap demokratis yang sesungguhnya, yang bukan slogan belaka. (Antonius Purwanto/Litbang Kompas)

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Nasional
Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah 'Dicambuk'

Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah "Dicambuk"

Nasional
Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Nasional
Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Nasional
Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Nasional
121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X