Pilpres Selesai, Saatnya Rekonsiliasi

Kompas.com - 11/08/2014, 16:02 WIB
Jajak pendapat Kompas LITBANG KOMPASJajak pendapat Kompas
EditorLaksono Hari Wiwoho

Berbeda dengan gegap gempita klaim kemenangan kedua kubu capres, masyarakat di akar rumput justru mengkhawatirkan munculnya gesekan antarkelompok. Kekhawatiran itu disuarakan tiga dari 10 responden jajak pendapat.

Kekhawatiran terbesar yang disuarakan responden adalah akan terjadinya kerusuhan dan kekacauan jelang pengumuman resmi hasil rekapitulasi suara nasional oleh KPU. Meskipun kekhawatiran itu tidak terbukti, keinginan masyarakat untuk rekonsiliasi sangat diharapkan.

Rekonsiliasi elite buruk

Seusai pengumuman hasil penghitungan suara oleh KPU, hingga saat ini, baik Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK belum pernah bertemu dan berbicara. Keputusan Prabowo Subianto membentuk tim Perjuangan Merah Putih untuk Kebenaran dan Keadilan dan mengajukan gugatan hukum ke MK dipandang oleh publik sebagai salah satu kendala dilakukannya rekonsiliasi.

Dua dari sepuluh responden menyatakan, rekonsiliasi di tingkat elite politik masih buruk. Hanya 15 persen responden yang menyatakan sebaliknya.

Terkait dengan langkah Prabowo mengajukan gugatan ke MK, hanya dua dari 10 responden yang sependapat dengan langkah tersebut dan hanya segelintir (3 persen) responden yang setuju dengan langkah Prabowo sebelumnya yang menarik diri dari proses pilpres.

Lebih dari separuh responden justru berharap kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebaiknya menerima hasil pemilihan presiden yang telah diumumkan KPU.

Betapapun langkah yang dilakukan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 ini dapat dibenarkan secara konstitusi, upaya tersebut justru semakin menguatkan kesan di publik bahwa salah satu kandidat hanya siap menang, tetapi tidak siap kalah.

Sebanyak 24 persen responden menilai proses rekonsiliasi antara calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK lebih buruk dan hanya 19 persen yang menyatakan lebih baik.

Sebenarnya, ajakan rekonsiliasi telah diupayakan Presiden Yudhoyono dengan mengundang keduanya ke Istana Negara sebelum penetapan pemenang pilpres oleh KPU. Untuk upaya ini, hampir seluruh responden memberikan apresiasinya.

Selain itu, publik juga melihat bahwa kubu pemenang pilpres telah ikut berupaya mewujudkan rekonsiliasi. Pidato pertama Jokowi setelah dinyatakan sebagai presiden terpilih oleh KPU dinilai oleh publik sebagai bentuk pendidikan politik yang penting.

Bagaimanapun, proses rekonsiliasi tidak mungkin hanya dilakukan sepihak. Kesediaan kedua pihak untuk menerima hasil Pilpres 2014 yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat nanti oleh MK akan membuktikan sikap demokratis yang sesungguhnya, yang bukan slogan belaka. (Antonius Purwanto/Litbang Kompas)

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X