Pilpres Selesai, Saatnya Rekonsiliasi

Kompas.com - 11/08/2014, 16:02 WIB
Jajak pendapat Kompas LITBANG KOMPASJajak pendapat Kompas
EditorLaksono Hari Wiwoho


KOMPAS.com - Pemilu Presiden 2014 tercatat sebagai pemilihan presiden paling ketat sepanjang sejarah pemilihan presiden langsung di Indonesia. Selama masa kampanye, bangsa Indonesia seakan terbelah menjadi dua kubu yang saling berhadapan. Setelah penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum, publik pun berharap ketegangan politik mengendur dan proses rekonsiliasi dapat dibangun kembali.

Harapan publik terhadap proses rekonsiliasi pasca pilpres itu terungkap dalam jajak pendapat Kompas yang dilakukan tiga pekan lalu.

Hampir tiga perempat responden menaruh harapan terhadap kemampuan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional.

Harapan itu tak hanya digantungkan oleh publik secara umum, tetapi juga oleh para pemilih Prabowo-Hatta. Hampir separuh responden yang memilih Prabowo-Hatta juga berharap Jokowi-JK mampu merangkul kelompok Prabowo-Hatta yang kini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Harapan itu wajar dikemukakan responden jajak pendapat ini mengingat proses pemilihan presiden kali ini cukup menguras energi publik. Pesta demokrasi yang seharusnya memperkuat persatuan nyaris menciptakan perpecahan.

Pada pilpres tahun ini, perbedaan pandangan dan pilihan tidak hanya berlangsung di kalangan elite politik, tokoh agama, kelompok profesional, pekerja seni, mahasiswa, ataupun anak muda umumnya, tetapi juga merasuk pula ke ranah rumah tangga. Cukup banyak keluarga yang anggotanya terbelah sebagai pendukung capres-cawapres nomor urut 1 dan nomor urut 2. Fenomena tersebut secara umum tecermin dari menurunnya toleransi masyarakat terhadap perbedaan pilihan politik dan ideologi.

Pada jajak pendapat kali ini, responden yang menjawab toleransi masyarakat terhadap perbedaan pilihan politik semakin baik hanya disuarakan oleh 48 persen.

Proporsi ini lebih rendah dibandingkan hasil jajak pendapat pada Agustus 2013 lalu, yang tercatat masih berada pada kisaran 53 persen.

Penurunan tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh cukup tajamnya polarisasi pendukung kedua kubu dalam Pemilu Presiden 2014.

Polarisasi

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X