Masyarakat Tolak Peraturan Menkominfo tentang Blokir Situs

Kompas.com - 11/08/2014, 15:42 WIB
Situs TrustPositif Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo.go.idSitus TrustPositif Kementerian Komunikasi dan Informatika
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Aliansi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari puluhan lembaga swadaya masyarakat, menolak berlakunya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Peraturan itu dianggap memiliki kekurangan karena tidak menjelaskan secara rinci prosedur pembatasan laman internet.

Direktur Eksekutif ICT Watch Donny Budi Utoyo mengatakan, peraturan menteri (permen) itu tidak menjelaskan prosedur pemblokiran sebuah situs. Penggunaan Trust+Positif, yang menjadi acuan daftar situs yang dilarang beroperasi, dinilai tidak memiliki tahapan penentuan yang jelas.

"Dari mana database Trust+Positif itu berasal? Mereka (Kemenkominfo) hanya memblokir situs berdasarkan laporan," kata Donny saat jumpa pers, di Jakarta, Minggu (10/8/2014).

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 itu ditandatangani Menkominfo Tifatul Sembiring pada 7 Juli 2014 serta dicatat Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin pada 17 Juli 2014. Tujuan permen, selain memberikan dasar bagi pemerintah dan masyarakat terkait situs negatif, juga untuk melindungi kepentingan umum dari dampak negatif internet.

Namun, dalam permen tersebut, tak tercantum bagaimana penentuan daftar situs-situs negatif serta sistem kerja Trust+Positif. Dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Permen tersebut hanya tertulis setiap penyedia layanan internet wajib melakukan pemblokiran terhadap situs yang tercantum dalam Trust+Positif.

"Ini yang kami khawatirkan. Apabila penyedia layanan internet diberi kuasa untuk mengatur pemblokiran, mereka bisa dengan mudah menentukan tambahan situs negatif," ujar Donny.

ICT Watch mencatat, puluhan situs internet yang tidak mengandung unsur pornografi dan SARA juga bisa ikut terblokir. Misalnya, situs mengenai edukasi pemberian air susu ibu, situs aksesibilitas difabel, serta situs program edukasi anak-remaja.

Rawan penyelewengan

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers Nawawi Bahrudin, hal itu terjadi karena peraturan tersebut tidak merinci seperti apa kriteria negatif. Dalam Bab III hanya tertulis, situs internet bermuatan negatif adalah yang mengandung unsur pornografi dan kegiatan ilegal yang diatur undang-undang.

"Kriteria negatif itu harus jelas. Misalnya, kategori pornografi bisa mengacu Undang-Undang Pornografi. Intinya, harus dirinci unsur negatifnya. Tak bisa menyimpulkan secara umum," kata Nawawi.

Ia juga mengungkapkan, seharusnya Kemenkominfo membagi peran untuk mengatasi masalah. Dicontohkan, pengaduan situs bermasalah sebenarnya bisa diberikan kepada pengadilan atau bisa ke pemerintah untuk membentuk badan independen yang mengurusi pengaduan, sementara Kemenkominfo hanya bertugas mengeksekusi pemblokiran situs yang diperiksa. "Kalau sekarang, seluruh tugas dipegang oleh Kemenkominfo. Ini rawan penyelewengan," kata Nawawi.

Wahyudi Djafar, peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, menuntut agar permen tersebut dicabut. Selain isinya dapat mengancam kebebasan berekspresi di dunia maya, kehadirannya juga dinilai tidak tepat.

"Tidak etis menteri mengeluarkan peraturan strategis di masa transisi seperti sekarang ini. Sebab, hal ini akan membebani pemerintahan baru," tutur Wahyudi. (A07)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Nasional
IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

Nasional
Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Nasional
Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Nasional
Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Nasional
Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Nasional
Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Nasional
Covid-19 Meningkat, 3 Minggu Berturut-turut DKI Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Tertinggi

Covid-19 Meningkat, 3 Minggu Berturut-turut DKI Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X