Kompas.com - 09/08/2014, 18:07 WIB
Politisi senior Golkar (dari kiri ke kanan): Zainal Bintang, Fahmi Idris, Ginandjar Kartasasmita, dan Andi Matalata saat menggelar juma pers terkait kondisi terkini Partai Golkat, di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014). KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOPolitisi senior Golkar (dari kiri ke kanan): Zainal Bintang, Fahmi Idris, Ginandjar Kartasasmita, dan Andi Matalata saat menggelar juma pers terkait kondisi terkini Partai Golkat, di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014).
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior Partai Golongan Karya, Fahmi Idris, yakin bahwa Golkar tidak akan memilih berada di luar pemerintahan. Golkar akan selalu bersama pemerintah karena pengalaman partai tersebut selalu dekat dengan pemerintahan.

Saat ini Golkar tengah berjuang bersama pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk memenangi sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Pasangan Prabowo-Hatta menolak hasil Pemilu Presiden 2014, yang dimenangkan oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla, dan menuding Komisi Pemilihan Umum telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut Fahmi, hasil sidang di MK itu akan berpengaruh pada dukungan terhadap Ketua Umum Aburizal Bakrie yang membawa Golkar berseberangan dengan Jokowi-JK. Fahmi mengatakan, besar kemungkinan Golkar nantinya akan bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Kalla jika MK memutuskan menolak gugatan Prabowo-Hatta. Menurut dia, selama ini Golkar tidak pernah berada di luar pemerintahan.

"Riwayat Golkar, tidak pernah tuh Golkar berseberangan dengan pemerintah karena dulu Golkar berkecimpung dalam politik tuh selalu (dalam pemerintahan). Jadi, tidak berbakat Golkar  menjadi oposisi, enggak berbakat. Jadi kalau ada yang bilang mau di luar itu, dia enggak ngerti Golkar," kata Fahmi, Sabtu (9/8/2014), di Jakarta.

Kubu penentang Aburizal kini mendesak agar munas dilaksanakan tahun ini karena rekomendasi pada Munas 2009 tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Dalam AD/ART Golkar, disebutkan bahwa masa jabatan pengurus DPP hanya lima tahun. Sebaliknya, para pendukung Aburizal menilah sah rekomendasi Munas 2009 tentang pelaksanaan munas pada 2015.

Kedua kubu saling mengklaim telah mendapat dukungan mayoritas dari DPD I Golkar. Politikus senior Golkar, yakni MS Hidayat dan Agung Laksono, telah melancarkan manuver untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar menggantikan Aburizal. Adapun Fahmi kini menjadi tim sukses Agung Laksono. Dia mengaku sudah melakukan pendekatan ke DPD-DPD meskipun belum meraih dukungan 50 persen DPD.

"Masih di bawah 50 persen, tapi kan ini kita optimistis setelah tanggal 21 Agustus terjadi perubahan besar-besaran dan itu akan cepat sekali nanti," ujarnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X