Bukan 10 Truk, melainkan Kotak Kontainer Bukti Gugatan Prabowo-Hatta

Kompas.com - 08/08/2014, 21:39 WIB
Tim kuasa hukum pasangan peserta Pilpres 2014 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menunjukkan berkas revisi gugatan sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014). Tim advokasi menyerahkan berkas revisi perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) setebal 198 halaman berisi 76 bukti yang digunakan dalam persidangan lanjutan di MK pada Jumat esok hari. TRIBUNNEWS/HERUDINTim kuasa hukum pasangan peserta Pilpres 2014 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menunjukkan berkas revisi gugatan sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014). Tim advokasi menyerahkan berkas revisi perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) setebal 198 halaman berisi 76 bukti yang digunakan dalam persidangan lanjutan di MK pada Jumat esok hari.
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Tim hukum calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menjelaskan, kontainer yang digunakan untuk mengangkut barang bukti ke Mahkamah Konstitusi adalah kotak kontainer, bukan truk kontainer.

"Bukti yang dibawa kontainer maksudnya bukan truk, tapi kontainer kotak, dan jumlahnya banyak," kata anggota Tim Pembela Merah Putih, Maqdir Ismail, di Gedung MK, Jakarta, Jumat (8/8/2014). Soal jumlah bukti dalam kontainer, ia tidak tahu pasti.

Pada sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 di MK, hari ini, Tim Pembela Merah Putih yang mewakili Prabowo-Hatta kembali menyampaikan bukti dugaan kecurangan yang diangkut dalam sepuluhan boks.

Sebelumnya, anggota Tim Pembela Merah Putih, Alamsyah Hanafiah, mengatakan, timnya menemukan banyak bukti dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilpres 2014. Bukti yang diangkut ada sekitar 10 truk (baca: Buat Permohonan ke MK, Prabowo-Hatta Siapkan Bukti 10 Truk).

"Bukti-bukti kita cukup banyak. Bukti kita ada sekitar 10 truk yang akan dibawa ke MK," kata Alamsyah kepada wartawan di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Kamis (24/7/2014). PKS salah satu mitra koalisi yang mengusung Prabowo-Hatta.

Alamsyah mengatakan, bukti-bukti tersebut antara lain dugaan kecurangan yang terjadi di 52.000 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X