Kompas.com - 08/08/2014, 16:04 WIB
Sebanyak 25 saksi dari pihak Prabowo-Hatta saat sidang lanjutan gugatan Pilpres 2014 diambil sumpah di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2014). Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan Bawaslu terkait gugatan Pilpres pasangan Prabowo-Hatta serta saksi dari pihak pemohon. TRIBUNNEWS/HERUDINSebanyak 25 saksi dari pihak Prabowo-Hatta saat sidang lanjutan gugatan Pilpres 2014 diambil sumpah di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2014). Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan Bawaslu terkait gugatan Pilpres pasangan Prabowo-Hatta serta saksi dari pihak pemohon.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Ada kejadian unik dalam persidangan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (8/8/2014). Seorang saksi yang diajukan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Hatta Rajasa menangis di depan majelis hakim.

Saksi tersebut adalah Rahmatullah Al Amin yang merupakan saksi Prabowo-Hatta di Kota Surabaya, Jawa Timur. Rahmatullah menangis ketika mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan kepada majelis hakim merupakan amanat dari rekan-rekannya di Surabaya tentang banyaknya ketidakadilan sehingga merugikan Prabowo-Hatta.

"Ini saya bawa suara teman-teman di Surabaya, Yang Mulia. Ini benar, saya punya buktinya," kata Rahmatullah sambil terisak dalam persidangan tersebut.

Bukti yang dimaksud Rahmatullah adalah kliping dari sebuah media yang memuat pernyataan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Menurut Rahmatullah, di media tersebut, Risma mengatakan bahwa utangnya lunas ketika pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat perolehan suara lebih banyak dari Prabowo-Hatta di Surabaya.

"Dan kita kalah telak, Yang Mulia. Ini benar, saya ada bukti klipingnya," ucap Rahmatullah lirih.

Mendengar keterangan Rahmatullah, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva meminta Rahmatullah tak melanjutkan ucapannya. Menurut Hamdan, keterangan dari media tak dapat dijadikan bukti kuat dalam persidangan PHPU ini.

"Jangan disampaikan yang dari media karena bisa saja tidak benar, atau salah, atau narasumbernya tidak benar. Jangan diteruskan, cukup ya," kata Hamdan.

Meski begitu, Rahmatullah tetap saja berbicara. Ia mengulang-ulang ucapannya mengenai bukti yang ia bawa, mengenai perlakuan tidak adil dari penyelenggara pemilu di Surabaya, dan dirugikannya pasangan Prabowo-Hatta.

Rahmatullah baru berhenti bicara ketika Hamdan menyelak pembicaraan dan memberi teguran keras untuk mengikuti aturan persidangan. "Saya ingatkan, kalau dibilang cukup, cukup ya, atau nanti saya keluarkan dari ruang sidang," tekan Hamdan.

Dalam persidangan ini, kubu Prabowo-Hatta menghadirkan 25 saksi. Semua saksi itu berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Setiap saksi akan memberi keterangan mengenai kecurangan yang terjadi di wilayah masing-masing. Sampai pukul 15.50 WIB, Hamdan menskors persidangan selama 30 menit. Sidang kembali dibuka pada pukul 16.20 WIB.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Nasional
Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Nasional
Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Nasional
TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Nasional
Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X