Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inovatif dan Transparan, KPU Terima Penghargaan dari Kemitraan

Kompas.com - 05/08/2014, 18:06 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga nirlaba yang konsen pada tata kelola pemerintahan yang baik, Partnership for Governance Reform (Kemitraan), memberikan penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum 2012-2017. Pemberian pernghargaan untuk KPU karena dianggap telah memprakarsai dan melakukan inovasi dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu 2014.

"Pemilu di tahun 2014 menelurkan inovasi-inovasi di bidang good governance yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kami nilai ini sesuatu yang pantas untuk diapresiasi," ujar Direktur Eksekutif Kemitraan, Wicaksono Sarosa, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2014).

Wicaksono mengatakan, dalam penyelenggaraan pilpres, KPU telah melakukan terobosan, dengan mempublikasikan secara online data pemilu melalui www.kpu.go.id. Terutama publikasi scan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS (formulir model C1) dan informasi tentang sertifikat hasil rekapitulasi di semua tingkatan, sehingga dapat diakses dan dikontrol oleh semua pihak.

Menurut Wicaksono, upaya transparansi data pemilu yang dilakukan oleh KPU, merupakan bentuk nyata dari komitmen KPU dalam menjalankan asas keterbukaan, asas profesionalitas, asa kepentingan umum, dan asas akuntabilitas. Transparansi data pemilu ini dapat mendorong perbaikan kualitas pemilu.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan mengapresiasi penghargaan yang diberikan Kemitraan tersebut. Husni berharap, pelaksanaan pemilu berikutnya dapat berlangsung lebih baik dari pemilu saat ini.

"Kami mencoba merencanakan kegiatan berikutnya agar lebih baik," ujar Husni.

Data pemilu yang telah disajikan secara online di website KPU RI pada pemilu presiden dan wakil presiden 2014, diantaranya, scan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS (form model C-1), informasi tentang sertifikat hasil rekapitulasi di semua tingkatan, laporan rekening khusus dana kampanye, berkas administrasi persyaratan pendaftaran pasangan capres dan cawapres, serta daftar pemilih tetap (DPT).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com