Kompas.com - 05/08/2014, 14:00 WIB
ISIS mengumumkan Abu Bakr al-Baghdadi sebagai kalifah 'pemimpin Muslim' di mana pun. ReutersISIS mengumumkan Abu Bakr al-Baghdadi sebagai kalifah 'pemimpin Muslim' di mana pun.
EditorLaksono Hari Wiwoho

ISIS lahir dari instabilitas politik, sosial, dan agama. Ketika gelombang demokrasi sampai ke Suriah, berkecambahlah sejumlah kelompok oposisi; sebagian murni gerakan "pro demokrasi", lebih banyak lagi kelompok militan-radikal dengan semangat sektarianisme keagamaan bernyala-nyala. Kelompok-kelompok terakhir awalnya mendapat bantuan dana dan persenjataan dari Arab Saudi, Qatar, Uni Eropa, dan bahkan AS. Negara-negara ini kemudian menghentikan bantuan karena ternyata kelompok paramiliter yang mereka bantu sangat divisif dan sebagian berafiliasi dengan Al Qaeda. Hasilnya, kelompok-kelompok paramiliter gagal menumbangkan rezim Assad yang ternyata cukup tangguh karena juga dibantu paramiliter Hezbollah. Sejak awal 2013, ISIS berhasil mengonsolidasikan sejumlah kelompok radikal yang berkonflik satu sama lain untuk mengalihkan target: menguasai wilayah Suriah bagian timur dan Irak bagian barat yang tak bisa dikuasai efektif oleh Pemerintah Damaskus dan Baghdad.

"Khilafah" utopian

Menguasai wilayah-wilayah tersebut, ISIS mendeklarasikan entitas politik baru yang mereka sebut sebagai khilafah. Menggunakan sentimen sektarianisme Sunni versus Syiah dan khilafah sebagai entitas politik pemersatu umat Islam sedunia, ISIS menyeru kaum Muslim sedunia—termasuk Indonesia—untuk mendukung dan bergabung dengan mereka.

Seruan ISIS itu memiliki potensi mendapat sambutan dari kalangan Muslim awam yang tak paham geopolitik Dunia Arab, khususnya Irak dan Suriah. Atau orang-orang Muslim yang memegang idealisme utopian tentang kesatuan umat Islam sedunia di bawah satu entitas politik tunggal khilafah tanpa memahami konsep khilafah itu sendiri beserta implikasi dan konsekuensinya. Meski ada potensi ISIS bisa merekrut segelintir Muslim dari berbagai penjuru dunia, pada saat yang sama ISIS mengandung lebih banyak potensi mendapat perlawanan dari mayoritas terbesar umat Islam. Hal ini terkait terutama dengan paham keagamaannya yang bersifat ”ultra-puritan” yang bahkan jauh lebih ekstrem daripada paham Wahabiyah.

Memegang paham keagamaan "ultra-puritan", ISIS menghancurkan banyak masjid di wilayah yang mereka duduki, dengan alasan masjid-masjid itu jadi ”tempat pemujaan” berbau musyrik yang bertentangan dengan akidah tauhid. Dengan paham keagamaan "ultra-puritan", ISIS berniat menghancurkan Kabah di Mekkah yang menurut mereka telah menjadi pusat pemujaan kemusyrikan.

Harus diakui masih ada kalangan umat Islam di berbagai penjuru dunia yang mengimpikan khilafah. Bagi mereka, khilafah adalah satu-satunya institusi atau entitas politik yang bisa mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Menurut mereka, hanya dengan khilafah, umat Islam sedunia dapat mengatasi masalah semacam keterbelakangan, kemiskinan, pengangguran, dan berbagai bentuk kenestapaan lain. Karena itulah, dari waktu ke waktu selalu ada kelompok di kalangan umat Islam yang mengorientasikan cita gerakan mereka untuk pembentukan khilafah.  Di antara mereka ada yang bergerak secara damai atau kekerasan seperti ISIS.

Padahal, konsep khilafah itu sendiri problematis dan utopian. Terdapat banyak perbedaan konsep dan praksis khilafah di antara para pemikir Muslim penggagasnya sejak dari Jamaluddin al-Afghani, ’Abdul Rahman al-Kawakibi, Abu al-A’la al-Mawdudi, sampai Taqiuddin al-Nabhani.

Utopianisme khilafah juga terletak pada kenyataan bahwa kaum Muslim di sejumlah kawasan telah mengadopsi negara-bangsa berdasarkan realitas bangsa dengan tradisi sosial, budaya, dan agama distingtif; wilayah geografis; dan pengalaman historis berbeda. Karena itu, ”unifikasi” seluruh wilayah Dunia Muslim di bawah kekuasaan politik tunggal merupakan angan-angan belaka.

Khilafah jelas tak relevan dengan umat Islam Indonesia. Ormas-ormas Islam Indonesia pernah membentuk Califat Comite seiring penghapusan "khilafah" di Turki pada 1924 oleh kaum Turki Muda; mereka bermaksud membela dan menuntut agar "khilafah" di Turki dihidupkan kembali. Merespons gejala ini, "the grand old man" Haji Agus Salim menyatakan, komite itu beserta khilafah tak relevan dengan Indonesia. Menurut dia, apa yang disebut "khilafah" di Turki adalah kerajaan despotik dan korup yang tak perlu dibela, apalagi diikuti umat Islam Indonesia. Pasca Califat Comite, khilafah hampir sepenuhnya absen dalam wacana pemikiran Islam Indonesia. Ormas-ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, hampir tak pernah bicara tentang khilafah , sebaliknya menerima dan  mengembangkan konsep dan praksis negara-bangsa Indonesia.

Langkah respons

Meski konsep khilafah jelas tak relevan, sejumlah pihak di Indonesia perlu mencermati dan mewaspadai penyebaran ajaran dan perekrutan ISIS. Walau potensi keberhasilannya relatif kecil, gagasan dan praksis ISIS dapat menimbulkan masalah serius dalam kehidupan politik, agama, dan sosial di Tanah Air. Hampir bisa dipastikan, pendukung utama ISIS dengan khilafah-nya adalah sejumlah orang atau kelompok kecil radikal yang selama ini aktif di Indonesia. Mayoritas terbesar umat Islam Indonesia arus utama yang umumnya tergabung di NU, Muhammadiyah, dan banyak lagi di seantero Nusantara jelas menolak "khilafatisme" dan kekerasan.

Meski demikian, ormas-ormas ini perlu meningkatkan usaha menyosialisasikan konsep dan praksis Islam rahmatan lil’alamin, jihad yang sebenarnya, dan komitmen pada negara-bangsa Indonesia sebagai bentuk final perjuangan umat Islam Indonesia. Pada saat yang sama, pihak keamanan dan aparat pemerintah lain mesti lebih proaktif menangkal penyebaran dan tumbuhnya kelompok-kelompok pro ISIS. Polri perlu meningkatkan pengawasan dan tindakan seperlunya terhadap kelompok yang menurut data Polri memiliki rekam jejak praksis radikal. Tak kurang penting pihak Kemlu, khususnya KBRI di kota-kota seperti Damaskus, Baghdad, Amman, Doha, dan Istanbul, mesti meningkatkan usaha memantau lalu lintas WNI. Hal ini antara lain bisa dilakukan lewat kerja sama dengan imigrasi negara-negara terkait.

Azyumardi Azra
Guru Besar Sejarah; Direktur SPS UIN Jakarta; 2014 Fukuoka Prize Laureate

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terungkap, Pelat Khusus Polri di Mobil Arteria Dahlan Diberi Polisi

Terungkap, Pelat Khusus Polri di Mobil Arteria Dahlan Diberi Polisi

Nasional
Jokowi Olahraga Pagi Sebelum Gelar Pertemuan dengan PM Singapura di Bintan

Jokowi Olahraga Pagi Sebelum Gelar Pertemuan dengan PM Singapura di Bintan

Nasional
Simak, Ini Aturan WFH dan WFO Berdasarkan Level PPKM di Pulau Jawa-Bali

Simak, Ini Aturan WFH dan WFO Berdasarkan Level PPKM di Pulau Jawa-Bali

Nasional
Sempat Disebut Jokowi sebagai Kandidat Kepala Otorita IKN, Bambang Brodjonegoro Buka Suara

Sempat Disebut Jokowi sebagai Kandidat Kepala Otorita IKN, Bambang Brodjonegoro Buka Suara

Nasional
PPKM Jawa Bali Diperpanjang 25-31 Januari 2022, Sekolah Boleh PTM atau PJJ

PPKM Jawa Bali Diperpanjang 25-31 Januari 2022, Sekolah Boleh PTM atau PJJ

Nasional
Mengenal Tugas Koopsudnas, Satuan Baru TNI

Mengenal Tugas Koopsudnas, Satuan Baru TNI

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Hanya Kabupaten Pamekasan Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Hanya Kabupaten Pamekasan Berstatus Level 3

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan 60 Menit

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan 60 Menit

Nasional
Pemilu 2024 Dipastikan 14 Februari, Akhiri Spekulasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Pemilu 2024 Dipastikan 14 Februari, Akhiri Spekulasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Diambil Alih Indonesia dari Singapura di Era Jokowi, Apa Itu Flight Information Region atau FIR?

Diambil Alih Indonesia dari Singapura di Era Jokowi, Apa Itu Flight Information Region atau FIR?

Nasional
Menkumham Tandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Menkumham Tandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
Tuntutan terhadap Azis Syamsuddin Dinilai Terlalu Ringan dan Tak Berikan Efek Jera

Tuntutan terhadap Azis Syamsuddin Dinilai Terlalu Ringan dan Tak Berikan Efek Jera

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 25-31 Januari, Ini Aturannya...

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang 25-31 Januari, Ini Aturannya...

Nasional
Rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru untuk Cegah Sistem Kesehatan Kolaps akibat Gelombang Covid-19

Rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru untuk Cegah Sistem Kesehatan Kolaps akibat Gelombang Covid-19

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, 75 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, 75 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.