ISIS, "Khilafah", dan Indonesia

Harus diakui masih ada kalangan umat Islam di berbagai penjuru dunia yang mengimpikan khilafah. Bagi mereka, khilafah adalah satu-satunya institusi atau entitas politik yang bisa mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Menurut mereka, hanya dengan khilafah, umat Islam sedunia dapat mengatasi masalah semacam keterbelakangan, kemiskinan, pengangguran, dan berbagai bentuk kenestapaan lain. Karena itulah, dari waktu ke waktu selalu ada kelompok di kalangan umat Islam yang mengorientasikan cita gerakan mereka untuk pembentukan khilafah.  Di antara mereka ada yang bergerak secara damai atau kekerasan seperti ISIS.

Padahal, konsep khilafah itu sendiri problematis dan utopian. Terdapat banyak perbedaan konsep dan praksis khilafah di antara para pemikir Muslim penggagasnya sejak dari Jamaluddin al-Afghani, ’Abdul Rahman al-Kawakibi, Abu al-A’la al-Mawdudi, sampai Taqiuddin al-Nabhani.

Utopianisme khilafah juga terletak pada kenyataan bahwa kaum Muslim di sejumlah kawasan telah mengadopsi negara-bangsa berdasarkan realitas bangsa dengan tradisi sosial, budaya, dan agama distingtif; wilayah geografis; dan pengalaman historis berbeda. Karena itu, ”unifikasi” seluruh wilayah Dunia Muslim di bawah kekuasaan politik tunggal merupakan angan-angan belaka.

Khilafah jelas tak relevan dengan umat Islam Indonesia. Ormas-ormas Islam Indonesia pernah membentuk Califat Comite seiring penghapusan "khilafah" di Turki pada 1924 oleh kaum Turki Muda; mereka bermaksud membela dan menuntut agar "khilafah" di Turki dihidupkan kembali. Merespons gejala ini, "the grand old man" Haji Agus Salim menyatakan, komite itu beserta khilafah tak relevan dengan Indonesia. Menurut dia, apa yang disebut "khilafah" di Turki adalah kerajaan despotik dan korup yang tak perlu dibela, apalagi diikuti umat Islam Indonesia. Pasca Califat Comite, khilafah hampir sepenuhnya absen dalam wacana pemikiran Islam Indonesia. Ormas-ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, hampir tak pernah bicara tentang khilafah , sebaliknya menerima dan  mengembangkan konsep dan praksis negara-bangsa Indonesia.

Langkah respons

Meski konsep khilafah jelas tak relevan, sejumlah pihak di Indonesia perlu mencermati dan mewaspadai penyebaran ajaran dan perekrutan ISIS. Walau potensi keberhasilannya relatif kecil, gagasan dan praksis ISIS dapat menimbulkan masalah serius dalam kehidupan politik, agama, dan sosial di Tanah Air. Hampir bisa dipastikan, pendukung utama ISIS dengan khilafah-nya adalah sejumlah orang atau kelompok kecil radikal yang selama ini aktif di Indonesia. Mayoritas terbesar umat Islam Indonesia arus utama yang umumnya tergabung di NU, Muhammadiyah, dan banyak lagi di seantero Nusantara jelas menolak "khilafatisme" dan kekerasan.

Meski demikian, ormas-ormas ini perlu meningkatkan usaha menyosialisasikan konsep dan praksis Islam rahmatan lil’alamin, jihad yang sebenarnya, dan komitmen pada negara-bangsa Indonesia sebagai bentuk final perjuangan umat Islam Indonesia. Pada saat yang sama, pihak keamanan dan aparat pemerintah lain mesti lebih proaktif menangkal penyebaran dan tumbuhnya kelompok-kelompok pro ISIS. Polri perlu meningkatkan pengawasan dan tindakan seperlunya terhadap kelompok yang menurut data Polri memiliki rekam jejak praksis radikal. Tak kurang penting pihak Kemlu, khususnya KBRI di kota-kota seperti Damaskus, Baghdad, Amman, Doha, dan Istanbul, mesti meningkatkan usaha memantau lalu lintas WNI. Hal ini antara lain bisa dilakukan lewat kerja sama dengan imigrasi negara-negara terkait.

Azyumardi Azra
Guru Besar Sejarah; Direktur SPS UIN Jakarta; 2014 Fukuoka Prize Laureate