Cegah Pengaruh ISIS, Pemerintah Minta Negara Timur Tengah Perketat Visa untuk WNI

Kompas.com - 04/08/2014, 18:24 WIB
Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah melakukan upaya pencegahan penyebaran pengaruh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) masuk ke Indonesia melalui pembatasan kepergian warga negara Indonesia (WNI) ke daerah konflik di Timur Tengah. Hal ini dilakukan pemerintah mengingat penyebaran ISIS di Indonesia kerap dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) yang telah bergabung dengan ISIS di daerah konflik dan kembali ke Tanah Air.

"Kementerian Luar Negeri sebagai leading sector bersama Polri dan BNPT berperan sebagai clearing house bagi WNI yang akan bepergian ke Timur Tengah ke daerah konflik dan Asia Selatan karena biasanya negara-negara itu disiapkan sebagai sarana menuju ke tempat konflik," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Senin (4/8/2014).

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memaparkan, bentuk pencegahan yang dilakukan pemerintah adalah dengan bekerja sama dengan negara-negara sahabat untuk membatasi pemberian visa bagi warga negara Indonesia.

"Kami akan bekerja sama dengan negara kawasan dalam proses aplikasi visa, apakah aplikasi itu berdasarkan maksud dan tujuan yang jelas atau tidak jelas tujuannya," kata Marty.


Namun, menurut Marty, ada kendala untuk mencegah masuknya WNI ke daerah konflik karena negara-negara di Timur Tengah menerapkan visa on arrival. Untuk kasus ini, Marty memastikan Pemerintah Indonesia akan bertukar informasi dan data identitas WNI dengan negara-negara itu agar visa tidak disalahgunakan untuk bergabung ke ISIS.

Selain dilakukan kerja sama antarnegara, Marty menambahkan, upaya membatasi WNI untuk pergi ke daerah konflik juga akan dilakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM dengan menyeleksi ketat penerbitan paspor bagi WNI. 

"Dalam proses aplikasi paspor, dari Kementerian hukum dan HAM akan pastikan keabsahan dari rencana seseorang ke wilayah konflik," kata Marty.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia menolak keberadaan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Pemerintah tak akan menoleransi upaya penyebaran paham ISIS di Tanah Air karena paham yang disebarkan ISIS dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Penyebaran ISIS di Tanah Air mulai terungkap setelah adanya sebuah video yang diunggah ISIS ke YouTube untuk menyebarkan pahamnya. Video itu berisi sekelompok warga Indonesia di ISIS yang meminta kaum Muslimin di Indonesia untuk bergabung dengan kelompok mereka. Tak hanya video berupa ajakan, ISIS juga menyebarkan video soal mendirikan kekhalifahan Islam dengan menghalalkan aksi kekerasan, pembunuhan, hingga perampokan.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengingatkan bahwa siapa pun warga negara Indonesia yang bergabung ke ISIS akan terancam hukuman pidana karena ISIS sudah diyakini masyarakat internasional sebagai teroris. Selain itu, status kewarganegaraannya bisa dicabut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X