Presiden Gelar Rapat Bahas ISIS

Kompas.com - 04/08/2014, 13:02 WIB
Tayangan video yang berisi sekelompok warga Indonesia di ISIS yang meminta kaum Muslimin di Indonesia untuk bergabung dengan kelompok mereka. YouTubeTayangan video yang berisi sekelompok warga Indonesia di ISIS yang meminta kaum Muslimin di Indonesia untuk bergabung dengan kelompok mereka.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com
— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait ke kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/8/2014) siang, untuk membahas soal situasi politik, hukum, dan keamanan di Indonesia. Salah satu agenda yang akan dibahas yakni soal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang mulai masuk ke Indonesia.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha enggan menjelaskan lebih lanjut soal agenda rapat kali ini.

"Yang pasti membahas soal polhukam," kata Julian singkat sebelum rapat dimulai.

Tampak sejumlah pejabat yang hadir, di antaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Kapolri Jenderal Pol Sutarman; Panglima TNI Jenderal Moeldoko; Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman; dan Jaksa Agung Basrief Arief.

Selain itu, hadir pula Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Saat ditanya soal agenda rapat kali ini, mereka enggan berkomentar dan meminta wartawan menunggu rapat selesai dilakukan.

Namun, Panglima TNI pada acara halalbihalal pagi tadi mengaku bahwa dia dipanggil Presiden SBY ke Istana untuk melakukan rapat membahas ISIS. (baca: Panglima TNI: ISIS Tak Boleh Berkembang di Indonesia)

Seperti diketahui, ISIS mulai menyebarkan pengaruhnya ke Indonesia melalui sebuah video yang diunggah ke YouTube. Video itu berisi sekelompok warga Indonesia di ISIS yang meminta kaum Muslimin di Indonesia untuk bergabung dengan kelompok mereka.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah mengingatkan bahwa siapa pun warga negara Indonesia yang bergabung ke ISIS, terancam hukuman pidana lantaran ISIS sudah diyakini masyarakat internasional sebagai teroris. Selain itu, status kewarganegaraannya bisa dicabut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X