Presiden SBY Akan Bahas Pembangunan Perekonomian dengan Jokowi

Hal ini sengaja dilakukan oleh SBY agar terciptanya kesinambungan pembanguan ekonomi dari pemerintahannya dengan pemerintahan selanjutnya. 

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah mengatakan salah satu yang akan dibahas adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Menurut Firmanzah, APBN harus dikomunikasikan kepada pemerintah selanjutnya untuk memberikan informasi proyek pemerintahan. "Proyek pemerintahan yang telah berjalan dan sedang berjalan dalam APBN harus dibicarakan. Lalu proyek tersebut dievaluasi sehingga tahu yang mana harus diperbaiki," kata Firmanzah saat ditemui di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (2/8/2014).

Selain itu, SBY juga akan membicarakan seputar gugatan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di pengadilan internasional terkait pelarangan ekspor hasil tambang.

Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini meyakini Indonesia akan memenangkan gugatan tersebut karena pemerintahan SBY telah mempersiapkan perangkat hukum dalam menghadapi gugatan. 

"Pemerintahan selanjutnya yang akan mengeksekusi. Kita negara kuat, kita akan menang," kata Firmanzah.

Kata Firmanzah, Presiden SBY juga akan membicarakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dia menilai BBM bersubsidi memberatkan APBN sehingga perlu dicari cara jalan keluarnya. 

Namun pertemuan SBY dengan presiden terpilih ini menurut Firmanzah akan dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa Pemilu Presiden yang saat ini sedang berlangsung. Ia memastikan pembicaraan tersebut bukan bentuk intervensi pemerintahan Presiden SBY terhadap pemerintahan selanjutya.

Menurutnya, pemerintahan selanjutnya berhak mengambil keputusan sesuai dengan kondisi negara. "Pemerintah selanjutnya berhak mengambil keputusan. Presiden SBY juga membuka ruang fiskal bagi pemerintah baru," kata Firmanzah.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum telah menyatakan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014 pada (22/7/2014) lalu.

Jokowi-JK ditetapkan sebagai presiden terpilih dengan memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen, mengalahkan rivalnya Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang hanya mendapat 46,85 persen suara.

Sementara tim kuasa hukum Prabowo-Hatta Mahendradatta, menyebutkan terjadi kecurangan di 52.000 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia yang melibatkan 21 juta suara.

Tim Prabowo-Hatta akhirnya mendaftarkan gugatan pemilihan umum presiden ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (25/07/2014) malam.