Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/08/2014, 15:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut Islamic State of Iraq and Syria atau Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS/NIIS) sebagai organisasi pergerakan yang berpaham radikal, menggunakan kekerasan demi memperjuangkan yang diyakininya. Umat Islam Indonesia harus mendukung upaya negara dan tidak terpengaruh.

”Mengangkat sumpah dan berjanji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing itu bisa menyebabkan kehilangan kewarganegaraan RI. Kita harus dukung aparat penegak hukum untuk bekerja profesional dalam menanganinya,” ujar Lukman, di Jakarta, Jumat (1/8/2014).

Dia secara khusus meminta umat Islam Indonesia mawas diri. Dakwah Islam dilakukan dengan mengajak dan merangkul semua kalangan lewat cara-cara yang baik dan penuh hikmah, tidak dengan menebar ketakutan dan kekerasan. ”Di era globalisasi ini, kita harus mampu memperkuat diri sendiri guna menangkal anasir yang bisa mengusik keutuhan kita sebagai sesama umat beragama, berbangsa, dan bernegara,” ujar Lukman.

Terkait keresahan yang muncul karena gerakan ISIS/NIIS ini, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengemukakan pentingnya peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam memberi pemahaman. ”Ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, perlu menjelaskan kembali konsep negara Islam. Negara Islam tidak relevan di Indonesia karena bangsa Indonesia sepakat negara yang berdasarkan Pancasila,” katanya.

Menurut Azyumardi, konsep jihad untuk mendirikan negara Islam dengan kekerasan seperti dipegang ISIS/NIIS merupakan konsep yang salah kaprah dan keliru. ”Orang ISIS menargetkan tempat suci yang dianggap menodai kemurnian tauhid. Bahkan, Kabah mau dihancurkan karena dinilai sebagai pemujaan,” katanya penuh keheranan.

Cegah meluas

Untuk mencegah ideologi ISIS meluas di Indonesia, lanjut Azyumardi, perwakilan Indonesia di Timur Tengah perlu memantau warga negara Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi dapat bekerja sama dengan imigrasi di Timur Tengah untuk bertukar informasi terkait lalu lintas warga negara Indonesia.

Azyumardi menambahkan, aparat kepolisian perlu lebih cermat mengamati kelompok-kelompok radikal yang saat ini terbatas dan mulai bergerak. ”Kalau tidak terpantau dengan baik, (kelompok radikal) akan menyebar,” katanya.

Pengamat terorisme dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Obsatar Sinaga, mengemukakan, meskipun penyebaran jaringan ISIS/NIIS ke Indonesia, khususnya Jawa Barat, sulit berkembang, kewaspadaan perlu tetap ditingkatkan karena ada sejumlah kerawanan.

Ketika dikonfirmasi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan, tak ada kekhawatiran jaringan ISIS/NIIS berkembang di Jawa Barat. ”Kami tidak khawatir dan kami akan menggalang ulama. Islam tak mengajarkan kekerasan. Islam adalah agama kasih sayang,” ujarnya. (NTA/FER/SEM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com