Dukung Negara untuk Tangani ISIS

Kompas.com - 02/08/2014, 15:42 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin Kompas.com/SABRINA ASRILMenteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut Islamic State of Iraq and Syria atau Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS/NIIS) sebagai organisasi pergerakan yang berpaham radikal, menggunakan kekerasan demi memperjuangkan yang diyakininya. Umat Islam Indonesia harus mendukung upaya negara dan tidak terpengaruh.

”Mengangkat sumpah dan berjanji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing itu bisa menyebabkan kehilangan kewarganegaraan RI. Kita harus dukung aparat penegak hukum untuk bekerja profesional dalam menanganinya,” ujar Lukman, di Jakarta, Jumat (1/8/2014).

Dia secara khusus meminta umat Islam Indonesia mawas diri. Dakwah Islam dilakukan dengan mengajak dan merangkul semua kalangan lewat cara-cara yang baik dan penuh hikmah, tidak dengan menebar ketakutan dan kekerasan. ”Di era globalisasi ini, kita harus mampu memperkuat diri sendiri guna menangkal anasir yang bisa mengusik keutuhan kita sebagai sesama umat beragama, berbangsa, dan bernegara,” ujar Lukman.

Terkait keresahan yang muncul karena gerakan ISIS/NIIS ini, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengemukakan pentingnya peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam memberi pemahaman. ”Ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, perlu menjelaskan kembali konsep negara Islam. Negara Islam tidak relevan di Indonesia karena bangsa Indonesia sepakat negara yang berdasarkan Pancasila,” katanya.


Menurut Azyumardi, konsep jihad untuk mendirikan negara Islam dengan kekerasan seperti dipegang ISIS/NIIS merupakan konsep yang salah kaprah dan keliru. ”Orang ISIS menargetkan tempat suci yang dianggap menodai kemurnian tauhid. Bahkan, Kabah mau dihancurkan karena dinilai sebagai pemujaan,” katanya penuh keheranan.

Cegah meluas

Untuk mencegah ideologi ISIS meluas di Indonesia, lanjut Azyumardi, perwakilan Indonesia di Timur Tengah perlu memantau warga negara Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi dapat bekerja sama dengan imigrasi di Timur Tengah untuk bertukar informasi terkait lalu lintas warga negara Indonesia.

Azyumardi menambahkan, aparat kepolisian perlu lebih cermat mengamati kelompok-kelompok radikal yang saat ini terbatas dan mulai bergerak. ”Kalau tidak terpantau dengan baik, (kelompok radikal) akan menyebar,” katanya.

Pengamat terorisme dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Obsatar Sinaga, mengemukakan, meskipun penyebaran jaringan ISIS/NIIS ke Indonesia, khususnya Jawa Barat, sulit berkembang, kewaspadaan perlu tetap ditingkatkan karena ada sejumlah kerawanan.

Ketika dikonfirmasi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan, tak ada kekhawatiran jaringan ISIS/NIIS berkembang di Jawa Barat. ”Kami tidak khawatir dan kami akan menggalang ulama. Islam tak mengajarkan kekerasan. Islam adalah agama kasih sayang,” ujarnya. (NTA/FER/SEM)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X