Kompas.com - 28/07/2014, 20:10 WIB
Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung seusai buka bersama para pimpinan DPD Golkar Tingkat I di Hotel Four Seasons, Jakarta, Sabtu (19/7/2014). KOMPAS.COM/RAHMAT FIANSYAHKetua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung seusai buka bersama para pimpinan DPD Golkar Tingkat I di Hotel Four Seasons, Jakarta, Sabtu (19/7/2014).
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung tidak memberikan komentar banyak ketika ditanya apakah partai berlogo beringin tersebut akan merapat diri ke kubu Joko Widodo.

Politisi senior Partai Golkar ini menyatakan, Golkar menunggu keputusan Makkamah Konstitusi berkaitan dengan gugatan Pilpres 2014. "Semuanya tunggu putusan dari MK," kata Akbar saat ditanya wartawan tentang sikap Golkar ketika ditemui di acara open house Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2014).

Menurut Akbar, Golkar memiliki mekanisme tersendiri untuk keputusan tersebut. Secara organisasi, kata Akbar, Golkar telah menyatakan berkoalisi permanen. Koalisi yang disebutkan Akbar yakni memperbaiki sistem politik dan sistem demokrasi dengan adanya check and balance terhadap pemerintahan.

Fungsi itu, lanjut Akbar, adalah fungsi kontrol terhadap kekuasaan yang ada karena kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk disalahgunakan. Akbar lantas menilai sebuah kekuasaan harus ada yang mengimbangi, dan itu merupakan hakikat demokrasi.

"Saya mempunyai pengalaman banyak dalam eksistensi Golkar, sejak 2004 lalu. Saya sudah mengatakan bahwa Golkar harus siap berada di luar kekuasaan, di luar pemerintahan. Walaupun Golkar pernah berkuasa lebih dari 30 tahun, tapi dalam demokrasi reformasi di mana Golkar mempunyai paradigma baru. Golkar harus siap di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi check and balance," ujar Akbar.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.