Kompas.com - 26/07/2014, 17:23 WIB
Dari kiri ke kanan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah Juri Ardiantoro, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad, Komisioner KPU Sigit Pamungkas, Ida Budhiati. DEYTRI ROBEKKA ARITONANGDari kiri ke kanan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah Juri Ardiantoro, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad, Komisioner KPU Sigit Pamungkas, Ida Budhiati.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sudah melakukan proses dan tahapan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dengan transparan. Hal itu disampaikan untuk menanggapi tudingan calon presiden Prabowo Subianto bahwa KPU melakukan kecurangan secara masif dan sistematis.

"Proses yang sudah dilakukan KPU sangat transparan. Semua orang, semua pihak, terutama pasangan calon sudah mengetahui apa yang dilakukan KPU," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Sabtu (26/7/2014).

Dia mengatakan, saat ini kubu Prabowo-Hatta telah menyampaikan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, kata Ferry, KPU mengapresiasi langkah yang ditempuh Prabowo-Hatta.

"Karena sudah proses di MK, kami apresiasi langkah itu untuk kita lihat pembuktiannya," kata Ferry.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan, penyelenggaraan Pilpres 2014 telah gagal. Ia menilai, KPU, sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan kecurangan secara masif dan sistematis.

"Kalau hakim bisa dibeli, pejabat KPU bisa dibeli, pejabat KPUD bisa dibeli. Kalau ini semua terjadi, apa masa depan bangsa kita? Di mana bangsa kita bisa bertahan? Sungguh-sungguh, negara kita menuju kegagalan," kata Prabowo dalam penggalan video yang diunggahnya.

Tim Prabowo-Hatta mendaftarkan gugatan pemilihan umum presiden ke Jumat (25/07/2014) malam. Gugatan dimasukkan sekitar setengah jam sebelum tenggat berakhir pada Jumat malam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta Mahendradatta menyebutkan, terjadi kecurangan di 52.000 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia yang melibatkan 21 juta suara.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Nasional
Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Nasional
Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Nasional
Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Nasional
Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

Nasional
Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

BrandzView
Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Nasional
Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Nasional
Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Nasional
Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.