MK Kirim Materi Permohonan Prabowo-Hatta ke KPU, Sidang 6 Agustus

Kompas.com - 26/07/2014, 16:39 WIB
Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melakukan telekonferensi dengan sejumlah pesantren di Indonesia, di Rumah Polonia, Jakarta, Sabtu (5/7/2014). Hari terakhir masa kampanye, pasangan Prabowo-Hatta melakukan doa bersama dengan beberapa pesantren di Indonesia. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPasangan capres-cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melakukan telekonferensi dengan sejumlah pesantren di Indonesia, di Rumah Polonia, Jakarta, Sabtu (5/7/2014). Hari terakhir masa kampanye, pasangan Prabowo-Hatta melakukan doa bersama dengan beberapa pesantren di Indonesia.
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengirim berkas berisi materi permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan tim pasangan calon presidan dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

MK juga mengirim surat panggilan kepada KPU untuk mengikuti sidang sebagai pihak termohon.

"Kami sudah melakukan registrasi perkara. Kami beri nomor perkara yang dimohonkan kemarin. Sudah kami sampaikan juga kepada KPU sebagai termohon, lalu pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sudah disampaikan beserta panggilan sidang," ujar petugas penerima permohonan MK yang tidak mau disebutkan namanya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Sabtu (26/7/2014).

Ia mengatakan, perkara dengan Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 itu akan mulai disidangkan pada 6 Agustus 2014 mendatang. Sebelumnya, tim Prabowo-Hatta mendaftarkan gugatan pemilihan umum presiden ke MK Jumat (25/07/2014) malam.

Gugatan dimasukkan sekitar setengah jam sebelum tenggat berakhir pada Jumat malam. Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta, Mahendradatta menyebutkan terjadi kecurangan di 52.000 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia yang melibatkan 21 juta suara.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Nasional
Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Nasional
Aturan PPKM Level 3 Nataru Dibatalkan, Ini yang Bakal Diterapkan

Aturan PPKM Level 3 Nataru Dibatalkan, Ini yang Bakal Diterapkan

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Nasional
KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.