Menakar Peluang di Mahkamah Konstitusi

Kompas.com - 25/07/2014, 06:27 WIB
Petugas penerima pendaftaran sengketa pemilihan umum presiden berjaga di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (23/7). Pendaftaran sengketa pilpres akan dilayani hingga Jumat (25/7) malam. KOMPAS/HERU SRI KUMOROPetugas penerima pendaftaran sengketa pemilihan umum presiden berjaga di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (23/7). Pendaftaran sengketa pilpres akan dilayani hingga Jumat (25/7) malam.
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum, Selasa (22/7), menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Pasangan Joko Widodo-M Jusuf Kalla ditetapkan sebagai presiden/wapres terpilih periode 2014-2019.

Ucapan selamat dari sejumlah tokoh dan lembaga, dari dalam dan luar negeri, sudah mereka terima. Jika tidak ada aral melintang, Jokowi-JK akan dilantik sebagai kepala negara/kepala pemerintahan di negeri ini pada 20 Oktober mendatang.

Namun, sebagai calon yang bersaing dalam pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) lalu, pasangan Prabowo Subianto-M Hatta Rajasa masih mempunyai peluang untuk mempersoalkan keputusan KPU. Setidaknya sampai besok, Jumat, 25 Juli 2014, pasangan calon presiden/cawapres yang diusung tujuh partai politik itu bisa mengajukan upaya hukum, gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Peluang pasangan calon itu diatur dalam Pasal 201 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden/Wapres yang menyatakan, ”Terhadap penetapan hasil pemilu presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU”. Namun, tidak sembarang keberatan bisa diajukan ke MK.

Ayat (2) Pasal 201 menegaskan, keberatan yang bisa diajukan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pilpres. 

Artinya, pasangan calon yang mengajukan keberatan bisa melalui tim penasihat hukumnya, harus memilih dan memilah daerah atau tempat pemungutan suara (TPS) yang akan dipermasalahkan sesuai rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU, yang dinilainya bermasalah dan bisa memengaruhi perolehan suara calon.

Selisih cukup jauh

Sesuai hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU, pasangan Prabowo-Hatta meraih 62.576.444 suara (46,85 persen) dan Joko Widodo-M Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) mendapatkan 70.997.833 suara (53,14 persen). Ada selisih 8.421.389 suara. Tentu tak mudah untuk menemukan dugaan kecurangan dengan selisih 6,3 persen perolehan suara itu. 

Tim penasihat hukum pasangan Prabowo-Hatta harus memiliki data dan membuktikan kecurangan yang membuat pasangan itu kehilangan lebih dari 4,21 juta suara, dan sebaliknya suara dari pasangan Jokowi-JK menggelembung lebih dari 4,21 juta suara.

Yunus Yosfiah, Ketua Tim Perjuangan Koalisi Merah Putih untuk Keadilan sebagai pengganti Tim Pemenangan Pasangan Prabowo-Hatta, di berbagai media menyebutkan, ada peretas dari Tiongkok dan Korea (Selatan) yang menggelembungkan sekitar 4 juta suara dan 14 kabupaten/kota di Papua yang tak menggelar pemungutan suara, tetapi suaranya dihitung. 

Prabowo menyebut pula KPU tidak adil, tak terbuka, dan tidak profesional. KPU menjadi bagian dari sumber masalah. Kecurangan terjadi secara masif, terstruktur, dan sistematis.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X