KPK Dalami Sejauh Mana Nepotisme Pengaruhi Kebijakan Suryadharma Ali

Lembaga antikorupsi itu juga telah meminta keterangan beberapa politikus Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan rekan separtai Suryadharma.

"Sektor penyelenggaraan ibadah haji itu kental sekali dengan muatan nepotismenya. Nepotisme biologis, anggota keluarga, dan kroni-kroni yang merupakan orang-orang separpol. Kami ingin menelusuri sejauh mana muatan-muatan nepotisme dan kronisme mempengaruhi kebijakan-kebijakan di sektor haji sehingga menyeret nama Menag sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Anggota keluarga Suryadharma yang telah dipanggil KPK di antaranya istri Suryadharma, Wardatul Asriah; menantu Suryadharma Ali, yakni Rendhika Deniardy Harsono; serta lima adik Suryadharma, yaitu Elyati Ali Said, Anwar Musyadad Ropiudin, Mimik Ismiasih B Sawojo, Dewi Sri Masitho, dan Neneng Lasmita Susanti.

KPK juga telah memanggil beberapa politikus PPP, di antaranya, Reni Marlinawato dan suaminya, Mochammad Amin; Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten Muhammad Mardiono, beserta istri, Etty Triwi Kusumaningsih; Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Joko Purwanto dan istrinya, Deasy Aryan Larasati; anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP, Irgan Chairul Mahfiz, dan istrinya, Wardatun N Soenjono.

Keluarga dan rekan separtai Suryadharma tersebut diduga ikut dalam rombongan haji yang menggunakan sisa kuota calon jemaah haji. Saat ditanya apakah KPK bisa menjadikan orang yang ikut dalam rombongan haji itu sebagai tersangka, Busyro mengatakan bahwa kemungkinan itu bisa terjadi selama KPK menemukan dua alat bukti yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi terkait mereka.

"Bisa saja, apalagi kalau penyelenggara negara ada alat bukti yang menyertainya, tidak menutup kemungkinan," ujar Busyro.

Terkait penyelenggaraan haji 2012/2013, KPK menetapkan Suryadharma sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu diduga melakukan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan Suryadharma, antara lain dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membiayai pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji.

Di antara keluarga yang ikut diongkosi adalah para istri pejabat Kementerian Agama. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan laporan hasil analisis transaksi mencurigakan yang memperlihatkan bahwa Suryadharma mengajak 33 orang berangkat haji. KPK juga menduga ada penggelembungan harga terkait dengan katering, pemondokan, dan transportasi jemaah haji.

Sebelumnya, KPK memeriksa sejumlah politikus PPP yang diduga ikut dalam rombongan Suryadharma. Seusai diperiksa, politikus PPP Reni Marlinawato yang juga anggota DPR mengaku tetap membayar ongkos meskipun dia ikut dalam rombongan Menag.