"Prabowo Jangan Main-main dengan Suara Rakyat"

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Kebangkitan Indonesia Baru (KIB), Rangga Lukita Desnata, menyebut calon presiden Prabowo Subianto telah mempermainkan suara rakyat karena sikapnya yang menolak hasil rekapitulasi suara pemilu presiden yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Terlebih lagi, kata Rangga, Prabowo memutuskan untuk mengundurkan diri dari proses pemilu yang berjalan.

"Kami laporkan Prabowo agar setiap orang tahu agar dia jadi capres jangan main-main dengan suara rakyat," ujar Ranga seusai melapor ke Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Rangga mengatakan, rakyat telah merelakan waktunya ke tempat pemungutan suara untuk memberikan hak pilihnya kepada pasangan capres-cawapres yang didukungnya. Namun, ucap Rangga, Prabowo mengkhianati mandat tersebut.

"Ini seperti rakyat Indonesia dimain-mainkan saja. Jangan lukai perasaan masyarakat Indonesia, apalagi (Prabowo) capres," kata Rangga.

Rangga mengimbau Prabowo untuk tidak berdalih atas nama konstitusi. Jika merasa keberatan dengan hasil pilpres, tambah Rangga, sebaiknya Prabowo mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi.

KIB melaporkan Prabowo ke Bareskrim karena menganggap mantan Prabowo melakukan tindak pidana atas keputusannya terkait pilpres. Laporan itu berdasarkan Pasal 246 Undang-Undang Pilpres No 42 Tahun 2008.

Pasal tersebut berbunyi "Setiap calon presiden atau wakil presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Karena laporan tersebut sifatnya pidana pemilu, Polri merekomendasikannya untuk melapor ke Badan Pengawas Pemilu. Seusai melapor ke Bareskrim, KIB juga akan mendatangi Bawaslu untuk melaporkan hal yang sama.

Sebelumnya, Prabowo menganggap proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, ia menolak pelaksanaan pilpres dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. (baca: Ini Pernyataan Sikap Prabowo yang Menolak Pelaksanaan Pilpres 2014)

Pasca-pidato Prabowo, kubu Koalisi Merah Putih mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak mundur dari proses pilpres, tetapi hanya mundur dari proses rekapitulasi di KPU. (baca: Tim Prabowo: Bukan Mundur dari Pilpres, tetapi Proses Rekapitulasi)

Belakangan, kubu Prabowo-Hatta menyatakan bakal mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK, Jumat (25/7/2014). (baca: Tak Temukan Cara Lain, Akhirnya Prabowo-Hatta Akan Gugat ke MK)