Kompas.com - 22/07/2014, 12:47 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Indonesia Research Center (IRC), Natalia Christanto, menilai wajar jika hasil quick count atau hitung cepat oleh IRC meleset dari hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut dia, kredibiltas lembaga survei tak hanya dilihat dari hasil prediksi, tetapi juga metodologi dan proses pengambilan sampel.

Natalie mengatakan, ada tiga ukuran untuk menguji kinerja lembaga survei yang melakukan quick count, yakni metodologi, proses, dan hasil. Untuk hasil, kata dia, yang menjadi indikator bukanlah prediksi siapa yang menang dan kalah, melainkan sejauh apa perbedaan hasil yang didapatkan lembaga survei dengan hasil yang dikeluarkan KPU untuk masing-masing calon.

"Prediksi bisa saja salah. Masalahnya, berapa selisih hasil quick count pasangan dengan real count KPU. Misalnya, hasil akhir KPU, Jokowi 52 persen kita bandingkan dengan hasil quick count kita, Jokowi 48,89 persen. Jadi, bukan siapa yang menang siapa yang kalah," katanya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/7/2014).

Berbeda dari metodologi dan proses, menurut Natalie, hasil quick count bisa saja meleset. Ia mencontohkan pada saat Pemilihan Gubernur Jawa Timur. "Hampir semua lembaga survei memprediksi Khofifah (Indar Parawansa) yang menang. Namun, ternyata Pakde Karwo yang menang. Begitu juga dengan pilkada di Bali 2013, hasilnya meleset. IRC, termasuk SMRC," katanya.

Natalie mengatakan, jika perbedaan hasil quick count dan real count KPU masih dalam toleransi kesalahan (margin of error) plus minus 2 persen, maka hasil quick count masih bisa diterima. "Kalaupun Jokowi-JK dinyatakan menang, memang prediksi kami salah. Namun, bukan berarti lembaga survei kami tidak akurat dan kredibel. Atau meskipun Prabowo-Hatta yang dinyatakan menang, belum tentu lembaga surveinya yang paling akurat. Harus dilihat metodologi dan prosesnya," ujarnya.

Jika margin of error di atas dua persen, maka lembaga survei akan melakukan evaluasi terkait metodologi dan proses pengambilan sampel. Bisa jadi ada faktor tertentu saat pengambilan sampel, seperti intervensi di lapangan.

Untuk metodologi, dijelaskan Natalie, semua quick count menggunakan metodologi yang sama. "Masalahnya hanya pengacakan pengambilan sampel TPS yang mana," ujar dia. Jika sampel TPS yang melakukan PSU berarti hasil yang masuk untuk quick count adalah hasil sebelum PSU. "Pasti hasilnya beda," katanya.

Berdasarkan hasil hitung cepat IRC pada Pemilu Presiden 2014, pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul dengan 51,11 persen suara. Adapun Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapat 48,89 persen suara. Hasil tersebut berbeda dari delapan lembaga survei lain yang menempatkan Jokowi-JK unggul dari Prabowo-Hatta.

Saat ini KPU telah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional. Hasil sementara dari rekapitulasi itu, Prabowo-Hatta mendapatkan 47,55 persen suara dan Jokowi-Kalla 52,66 persen suara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sarankan Polri Kirim Dokter Cek Kesehatan Istri Ferdy Sambo, Anggota DPR: Enggak Mungkin Sakit Berbulan-bulan

Sarankan Polri Kirim Dokter Cek Kesehatan Istri Ferdy Sambo, Anggota DPR: Enggak Mungkin Sakit Berbulan-bulan

Nasional
PTM Lebih dari 6 Jam, IDAI: Anak Sekolah Harus Bawa Masker Cadangan

PTM Lebih dari 6 Jam, IDAI: Anak Sekolah Harus Bawa Masker Cadangan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut SDA Indonesia Jadi Modal untuk Kebangkitan Bangsa

Anggota Komisi II DPR Sebut SDA Indonesia Jadi Modal untuk Kebangkitan Bangsa

Nasional
Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Komnas Perempuan Dorong Pendampingan Psikologis

Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Komnas Perempuan Dorong Pendampingan Psikologis

Nasional
Komnas HAM Ingatkan Istri Ferdy Sambo Jujur soal Penembakan Brigadir J

Komnas HAM Ingatkan Istri Ferdy Sambo Jujur soal Penembakan Brigadir J

Nasional
KPK Sebut Sumir Laporan Ubedilah Badrun soal Dugaan Korupsi Anak Jokowi

KPK Sebut Sumir Laporan Ubedilah Badrun soal Dugaan Korupsi Anak Jokowi

Nasional
Soal Koalisi Gerindra-PKB yang Cepat Terbentuk, Muzani Sebut Karena Kesamaan Misi dan Cara Pandang

Soal Koalisi Gerindra-PKB yang Cepat Terbentuk, Muzani Sebut Karena Kesamaan Misi dan Cara Pandang

Nasional
Kawal PTM Aman Saat Pandemi, IDAI: Tetap Jalankan Pola Hidup Bersih dan Sehat

Kawal PTM Aman Saat Pandemi, IDAI: Tetap Jalankan Pola Hidup Bersih dan Sehat

Nasional
Penampilan Farel Prayoga 'Ojo Dibandingke' di Istana Negara Jadi Kekayaan Intelektual, Yang Putar Videonya Bakal Ditagih Royalti

Penampilan Farel Prayoga "Ojo Dibandingke" di Istana Negara Jadi Kekayaan Intelektual, Yang Putar Videonya Bakal Ditagih Royalti

Nasional
Polri Tunggu Penyidik Soal Sangkaan Pasal 6 Polisi Terkait 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J

Polri Tunggu Penyidik Soal Sangkaan Pasal 6 Polisi Terkait "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J

Nasional
Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat: Kesehatan dan Ketenagakerjaan Sebagai Pondasi

Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat: Kesehatan dan Ketenagakerjaan Sebagai Pondasi

Nasional
Istri Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Wakil Ketua Komisi III: Wujud Keseriusan Kapolri

Istri Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Wakil Ketua Komisi III: Wujud Keseriusan Kapolri

Nasional
Istri Ferdy Sambo Tak Ditahan karena Sakit, Anggota Komisi III: Alasan Klasik

Istri Ferdy Sambo Tak Ditahan karena Sakit, Anggota Komisi III: Alasan Klasik

Nasional
Larang Kekerasan di IPDN, Mendagri: Tak Ada Gunanya, Harus Diputus

Larang Kekerasan di IPDN, Mendagri: Tak Ada Gunanya, Harus Diputus

Nasional
UPDATE 19 Agustus 2022: Bertambah 5.163, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.306.686

UPDATE 19 Agustus 2022: Bertambah 5.163, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.306.686

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.